Koperasi Merah Putih Bukan Minimarket: Wamendagri Kunci Keberhasilan pada Perencanaan dan SDM

Pemerintah menargetkan 35.872 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berdiri di seluruh Indonesia pada Agustus tahun ini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak diukur dari jumlah bangunan, melainkan dari kesiapan ekosistem yang dibangun kepala daerah bersama para pemangku kepentingan. Dalam Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara, Rabu (18/6), Bima menggarisbawahi bahwa kolaborasi sejak tahap perencanaan menjadi fondasi utama agar koperasi ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek seremonial.

Bima meminta para kepala daerah untuk merangkul seluruh kepala desa, asosiasi, dan pelaku usaha dalam satu meja perencanaan. Ia mengapresiasi inisiatif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang telah menggandeng berbagai pihak, sehingga sinergi tidak hanya berhenti di atas kertas. "Mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama," ujarnya, menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah akan menentukan apakah koperasi ini mampu memperkuat ekonomi desa, memangkas rantai distribusi, dan membuka lapangan kerja baru.

Yang menarik, di tengah target ambisius tersebut, Bima sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa KDKMP bukanlah minimarket atau toko ritel yang akan menggantikan usaha warga. "Kopdes bukan minimarket, bukan toko ritel, dan bukan berarti menutup secara paksa minimarket yang ada," tegasnya. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, menyediakan layanan simpan pinjam, sembako, apotek, hingga menjadi agen resmi penyalur bantuan pemerintah. Dengan begitu, rantai distribusi dipangkas sehingga harga di konsumen lebih terjangkau, sementara nilai jual hasil produksi petani, nelayan, dan peternak meningkat.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah membangun komunikasi erat dengan seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir. Namun, Bima mengingatkan bahwa percepatan pembentukan koperasi tidak boleh mengorbankan kualitas. Ia menyoroti tiga kunci keberhasilan yang harus dipegang teguh: rencana bisnis yang jelas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari," katanya, mengisyaratkan bahwa pengawasan ketat terhadap proses verifikasi dan validasi menjadi harga mati.

Bagi Indonesia, program ini bukan sekadar wacana populis. Dengan lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan, pemerintah menargetkan hampir setengahnya memiliki koperasi dalam waktu kurang dari setahun. Ini adalah ujian nyata bagi efektivitas desentralisasi: apakah pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi lokal yang berdampak. Jika berhasil, koperasi ini bisa menjadi instrumen untuk menekan kesenjangan harga antara produsen dan konsumen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Namun, jika gagal, risiko terbesar adalah munculnya unit-unit yang mati suri karena minim perencanaan dan pengelolaan.

Para pengamat ekonomi desa menilai bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemauan politik kepala daerah untuk memprioritaskan program ini di tengah banyaknya agenda pembangunan lainnya. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara tersebut menandakan bahwa koperasi ini juga diproyeksikan menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan nasional, bukan hanya ekonomi mikro. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal dan teknis untuk membangun ekosistem ini secara merata, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Maluku Utara yang menjadi lokasi deklarasi?

Ke depan, publik akan mencermati apakah target 35.872 unit tersebut tercapai tepat waktu dan, yang lebih penting, apakah koperasi-koperasi itu beroperasi sesuai mandatnya. Bima telah meletakkan tiga pilar sebagai patokan, tetapi eksekusi di lapangan akan menentukan. Apakah program ini akan menjadi legacy pembangunan desa yang sesungguhnya, atau sekadar angka dalam laporan kinerja? Jawabannya ada pada komitmen para kepala daerah untuk tidak sekadar mengejar kuantitas, melainkan juga kualitas yang berkelanjutan.