560 Siswa Sekolah Rakyat Bandung Mulai Tahun Ajaran Baru: KSP Pastikan Kesiapan Operasional

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung dengan melakukan verifikasi lapangan di Soreang, Jawa Barat, Rabu (15/7). Peninjauan ini bertepatan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Gelombang 2 Tahun Ajaran 2026/2027, yang diikuti oleh 560 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, yang memimpin langsung peninjauan tersebut, menegaskan bahwa kehadiran negara di sektor pendidikan tidak boleh terhalang oleh status ekonomi. "Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Pernyataan ini menggarisbawahi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen utama perluasan akses pendidikan yang berkeadilan.

Dari total 560 siswa yang terdaftar, jenjang SD menampung 56 murid, SMP diisi 229 siswa, dan SMA menyambut 275 siswa. Komposisi ini menunjukkan tingginya minat pada jenjang menengah, yang kerap menjadi titik rawan putus sekolah bagi keluarga kurang mampu. Kehadiran SRT diharapkan mampu menahan laju angka putus sekolah sekaligus menyiapkan generasi yang lebih kompetitif.

Yang menarik dari program ini adalah pendekatan pembinaan karakter yang diadopsi. MPLS tidak hanya berisi kegiatan akademis, tetapi juga dirangkaikan dengan program Taruna Bakti, yang melibatkan pendampingan langsung dari Taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol). Metode ini dirancang untuk menanamkan kedisiplinan, kemandirian, dan ketangguhan mental sejak dini—nilai-nilai yang kerap dianggap kurang tergarap dalam kurikulum konvensional.

Dudung, yang dikenal sebagai perwira tinggi dengan rekam jejak panjang di TNI AD, juga membagikan kisah hidupnya sebagai bentuk motivasi. Ia menceritakan masa kecilnya yang serba kekurangan—mulai dari menjadi tukang koran dengan sepeda rem bekas sandal hingga berjualan klepon dan es di depan sekolah. "Dengan keprihatinan itu saya berjuang, masuk taruna hingga menjadi jenderal. Jadi jangan ragu-ragu, kita tidak pernah tahu nasib seseorang," tuturnya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa latar belakang ekonomi bukanlah takdir akhir.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan karena mengusung konsep layanan terpadu dalam satu kawasan. Selain pendidikan formal, pemerintah berencana memenuhi kebutuhan gizi dan pendampingan psikososial bagi para siswa. Langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan antargenerasi, karena pendidikan dianggap sebagai jalur keluar paling efektif dari jerat kemiskinan.

Bagi Indonesia, perluasan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan uji nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi di daerah lain dengan angka kemiskinan tinggi. Namun, tantangan terbesar bukan hanya membangun gedung, melainkan memastikan kualitas guru, kurikulum, dan keberlanjutan pendanaan.

Ke depan, publik akan mencermati apakah Sekolah Rakyat mampu memenuhi janji pemerataan pendidikan tanpa mengorbankan kualitas. Akankah lulusan pertama sekolah ini benar-benar mampu bersaing di jenjang pendidikan tinggi dan pasar kerja? Jawabannya akan menentukan apakah program ini menjadi solusi jangka panjang atau sekadar proyek sesaat.