Kemewahan Bupati Cianjur di Era Tanam Paksa: Rakyat Jadi Korban, Elite Menikmati Limpahan Harta

Di balik kemakmuran kopi Cianjur yang melegenda pada abad ke-19, tersimpan kisah kelam tentang jurang pemisah antara elite penguasa dan rakyat jelata. Sejarah mencatat, saat produksi kopi melimpah ruah, justru Bupati Cianjur yang bergelimang harta, sementara petani dipaksa bekerja tanpa menikmati hasilnya.

Menurut catatan sejarawan Belanda Jan Breman dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014), pada masa tanam paksa (1830–1870) Cianjur menjelma sebagai penghasil kopi terbesar di wilayah Priangan. Pada 1806 saja, produksinya mencapai sekitar 1,5 juta kopi—angka yang sangat fantastis untuk ukuran masa itu. Namun, limpahan komoditas ini tidak membawa kesejahteraan merata. Sebaliknya, sistem ekonomi kolonial justru memperkuat posisi elite lokal, terutama bupati.

Sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942 (1998) mengungkapkan bahwa para bupati merupakan kelompok paling kaya di wilayahnya. Sumber pemasukan mereka tidak hanya berasal dari gaji resmi, tetapi juga dari pajak dan praktik feodalisme yang tidak tertulis. Akibatnya, kemakmuran hanya berputar di kalangan atas, sementara rakyat menjadi tulang punggung produksi tanpa mendapat bagian layak.

Kemewahan Bupati Cianjur bukan sekadar rumor. Jan Breman mencatat, sang bupati kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas, layaknya bangsawan besar Eropa. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya," tulis Breman. Gaya hidup ini tidak hanya membebani rakyat Cianjur, tetapi juga daerah lain yang disinggahi.

Pegawai kolonial Belanda yang dikenal dengan nama pena Multatuli, dalam novel Max Havelaar (1860), menyoroti dampak kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak. Ia datang dengan rombongan besar yang harus ditanggung oleh daerah setempat. "Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya," tulis Multatuli. Kunjungan yang seharusnya bersifat seremonial justru menjadi beban ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Nina Herlina Lubis, kondisi ini tidak lepas dari cara pandang kekuasaan saat itu. Kabupaten diposisikan sebagai panggung pertunjukan, dengan bupati sebagai aktor utama yang harus menampilkan kemegahan. "Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat," ungkap Nina. Konsekuensinya, kemewahan elite menjadi prioritas, sementara kesejahteraan rakyat terabaikan.

Pola ini, menurut para sejarawan, terus berulang sepanjang sejarah Indonesia. Kekuasaan kerap berjalan beriringan dengan kemewahan elite, sementara rakyat tetap menanggung penderitaan. Pertanyaannya, apakah pola serupa masih terjadi di era modern? Dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, sejarah tanam paksa Cianjur menjadi pengingat bahwa tanpa pengawasan dan tata kelola yang baik, kemakmuran daerah bisa hanya dinikmati segelintir orang.