Ahmad Ali Bongkar Mahar Politik di NasDem: 'Cukup untuk Bangun Tower 2'
Baca dalam 60 detik
- Ahmad Ali mengaku hengkang dari NasDem karena mahar politik yang dijanjikan tak kunjung terpenuhi, nilainya disebut setara pembangunan Tower NasDem 2.
- Ali kini menjabat Ketua Harian PSI dan membuka peluang blusukan bersama Jokowi, memicu spekulasi manuver politik jelang 2029.
- Pengakuan ini memperkuat citra politik transaksional di Indonesia dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai politik.
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali secara terbuka mengungkap alasan di balik keputusannya meninggalkan Partai NasDem, yang ia nilai sarat dengan praktik mahar politik. Dalam sebuah pernyataan yang menghebohkan jagat politik nasional, Ali mengklaim bahwa mahar yang dijanjikan partai kepadanya—yang disebutnya cukup untuk membangun Tower NasDem 2—tidak pernah terpenuhi. Pengakuan ini tidak hanya menyoroti dinamika internal partai, tetapi juga membuka tabir kelam praktik transaksional dalam politik Indonesia.
Ali, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum NasDem, mengaku bahwa ia adalah inisiator utama dalam proses pemilihan presiden yang dimandatkan partai. Namun, setelah mahar yang disepakati tidak direalisasikan, ia merasa diperlakukan tidak pantas dan tidak wajar. "Berapa maharnya? Ya cukup lah untuk beli, untuk bangun Tower Nasdem 2," ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Meski tidak menyebut nominal pasti, pernyataan ini mengindikasikan nilai yang sangat besar, mengingat Tower NasDem di Jakarta merupakan gedung pencakar langit bernilai miliaran rupiah.
Langkah Ali bergabung dengan PSI pada awal tahun ini mengejutkan banyak pihak, mengingat ia adalah figur senior di NasDem. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk protes terhadap sistem mahar yang dianggapnya merusak integritas partai. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai pengakuan Ali memperkuat stigma bahwa politik Indonesia masih sarat dengan transaksi uang. "Ini bukan kasus pertama. Banyak kader yang hengkang karena masalah serupa. Namun, pengakuan publik seperti ini jarang terjadi dan bisa menjadi preseden buruk bagi citra partai," ujarnya.
Selain membongkar mahar politik, Ali juga mengungkap rencana blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama PSI. Hal ini memicu spekulasi bahwa Jokowi, yang dikenal dekat dengan PSI, mungkin akan terlibat dalam agenda politik partai tersebut menjelang Pemilu 2029. Meski belum ada konfirmasi resmi, langkah ini bisa diartikan sebagai upaya PSI untuk memperkuat basis dukungan di daerah. Ali juga membantah rumor bahwa PSI membajak kader partai lain, dengan menyatakan bahwa partainya hanya menerima kader yang secara sukarela bergabung.
Fenomena mahar politik bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus serupa terungkap, seperti yang melibatkan mantan kader Partai Demokrat atau PPP. Namun, pengakuan dari tokoh sekelas Ahmad Ali memberikan dimensi baru karena ia adalah bagian dari elite partai. Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana praktik ini masih berlangsung di partai-partai besar. Apakah ini hanya puncak gunung es dari sistem yang lebih dalam?
Ke depan, pengakuan Ali berpotensi mendorong desakan untuk reformasi sistem pendanaan partai politik. Publik mungkin akan semakin kritis terhadap transparansi keuangan partai, terutama menjelang Pemilu 2029. Sementara itu, PSI bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat citra sebagai partai yang bersih, meskipun tantangan membangun kepercayaan publik masih besar. Pertanyaan yang tersisa: apakah partai lain akan mengikuti jejak Ali untuk membuka praktik serupa, atau justru semakin menutup diri?
