Polisi Bagi Air Mineral dan Snack ke Massa Demo: Strategi Humanis atau Sekadar Simbol?

Polisi membagikan air mineral dan roti kepada peserta unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026), sebagai wujud pendekatan humanis dalam pengamanan aksi. Langkah ini diambil oleh jajaran Polda Metro Jaya yang bertugas mengawal demonstrasi DPP Gerakan Sahabat Komendan (GASMEN) agar situasi tetap kondusif.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menyatakan bahwa pembagian konsumsi tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat. "Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan dengan pendekatan yang humanis. Kami ingin memastikan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap merasa aman dan nyaman," ujarnya.

Menurut Reynold, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar aksi tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Imbauan serupa disampaikan kepada seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

Pendekatan humanis seperti ini bukan pertama kali dilakukan Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menyiagakan 4.131 personel untuk melayani aksi penyampaian pendapat. Pembagian makanan dan minuman dinilai sebagai upaya mencairkan ketegangan antara aparat dan demonstran, sekaligus membangun citra positif institusi.

Namun, sebagian pengamat menilai langkah ini masih bersifat simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan yang memicu demonstrasi. "Pembagian snack tidak akan menyelesaikan tuntutan massa. Yang lebih penting adalah dialog substantif antara pemerintah dan pengunjuk rasa," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, praktik serupa di negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan kerap digunakan untuk meredam potensi konflik. Polisi di sana membagikan air dan makanan sebagai bentuk pelayanan publik, bukan sekadar taktik pengalihan. Indonesia pun mulai mengadopsi pendekatan ini dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi masyarakat Indonesia, aksi ini menyiratkan perubahan paradigma pengamanan demo yang lebih mengedepankan sisi humanis. Namun, ke depannya, Polri perlu memastikan bahwa pendekatan ini diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta membuka ruang dialog yang lebih luas agar aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan.