Zelenskyy Kembalikan Penghargaan Polandia, Ketegangan Sejarah Mengancam Aliansi Perang
Baca dalam 60 detik
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan sejumlah pejabat tinggi mengembalikan penghargaan kehormatan Polandia sebagai protes atas pencabutan gelar oleh Presiden Polandia Karol Nawrocki.
- Pencabutan penghargaan dipicu oleh keputusan Zelenskyy menamai unit militer dengan nama Tentara Pemberontak Ukraina (UPA), yang terlibat dalam pembantaian warga Polandia pada Perang Dunia II.
- Ketegangan ini dimanfaatkan Rusia untuk memperlemah solidaritas Polandia-Ukraina, sementara Polandia merupakan sekutu kunci Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia.
Ketegangan diplomatik antara Ukraina dan Polandia memuncak setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy dan sejumlah pejabat tinggi Kyiv secara simbolis mengembalikan penghargaan kehormatan Polandia, menyusul keputusan Presiden Polandia Karol Nawrocki yang mencabut Order of the White Eagle—penghargaan tertinggi Polandia—dari Zelenskyy. Langkah ini dipicu oleh kontroversi sejarah seputar penamaan unit militer Ukraina yang memicu luka lama Perang Dunia II.
Pada awal Juni, Zelenskyy menamai sebuah unit militer dengan nama Tentara Pemberontak Ukraina (UPA), sebuah kelompok nasionalis yang berperang melawan Nazi dan Soviet, namun juga bertanggung jawab atas pembantaian ribuan warga sipil Polandia di Volhynia antara 1943 dan 1945. Keputusan itu langsung menuai kecaman dari Warsawa. Nawrocki, seorang presiden beraliran keras, menilai tindakan tersebut sebagai pengagungan terhadap kelompok yang melakukan kekejaman, dan pada Jumat lalu mencabut penghargaan yang diberikan oleh pendahulunya pada 2023.
Zelenskyy merespons dengan mengirimkan kembali penghargaan tersebut melalui kantor pos biasa, lengkap dengan foto yang diunggah di media sosial. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu sejatinya diberikan untuk rakyat Ukraina dan tentaranya, bukan untuk dirinya pribadi. Tindakan serupa diikuti oleh Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga, Kepala Staf Kyrylo Budanov, dan Duta Besar Ukraina untuk Polandia Vasyl Bodnar, yang mengembalikan penghargaan masing-masing sebagai bentuk solidaritas.
Para pejabat Ukraina menilai langkah Nawrocki hanya menguntungkan Moskow. Budanov menyebutnya sebagai "hadiah bagi agresor Moskow" yang akan digunakan untuk memecah belah kedua negara. Rusia, melalui mantan Presiden Dmitry Medvedev, menyambut baik pencabutan tersebut, memanfaatkannya untuk memperkuat narasi bahwa Ukraina adalah negara "neo-Nazi"—klaim yang kerap digunakan untuk membenarkan invasi.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, yang berada dalam ketegangan politik dengan Nawrocki, mengkritik keputusan Zelenskyy namun mengakui bahwa pemimpin Ukraina itu telah meyakinkannya bahwa tidak ada niat untuk menghina Polandia. Tusk menyerukan agar kedua bangsa tidak membiarkan sejarah menghancurkan masa depan bersama. Polandia selama ini menjadi salah satu sekutu terkuat Ukraina, menyediakan jalur logistik bantuan Barat dan menampung ratusan ribu pengungsi.
Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat betapa rentannya aliansi internasional terhadap sentimen sejarah. Di kawasan Asia Tenggara, isu serupa kerap muncul dalam hubungan bilateral, misalnya antara Indonesia dan Malaysia atau Thailand dan Kamboja. Ketegangan seperti ini dapat mengganggu stabilitas regional dan kerja sama ekonomi, terutama ketika negara-negara besar seperti Rusia memanfaatkan celah untuk kepentingan geopolitik. Pertanyaan yang muncul: mampukah Polandia dan Ukraina memisahkan masa lalu dari kebutuhan strategis masa kini, atau justru sejarah akan kembali menghantui masa depan Eropa Timur?
