Serangan Udara Militer Myanmar Tewaskan Tujuh Warga Sipil, Termasuk Balita

Serangan udara yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhine, barat laut negara itu, pada Rabu (17/6) menewaskan tujuh warga sipil, termasuk seorang anak berusia lima tahun, serta melukai 15 orang. Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi warga sipil di tengah konflik berkepanjangan pasca-kudeta militer 2021.

Menurut saksi dan petugas penyelamat setempat, tiga jet tempur menjatuhkan sembilan bom di sekitar kota Kyauktaw sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Naing Win Lwin, seorang petugas penyelamat, mengonfirmasi jumlah korban dan mengatakan bahwa bangunan-bangunan hangus terbakar dan masih mengepul pada keesokan harinya. Seorang juru bicara militer Myanmar belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.

Htay Htay, seorang pemilik toko berusia 48 tahun, menceritakan kehilangan suaminya dalam serangan itu. "Saya bahkan pergi memeriksa tempat-tempat yang terbakar, tetapi tidak bisa menemukannya. Saya tidak menyadari dia ada di dalam rumah," ujarnya. Suaminya diduga masuk ke rumah untuk mencari Htay Htay saat serangan berlangsung. "Tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan," tambahnya.

Rakhine kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh Tentara Arakan, kelompok etnis minoritas bersenjata yang juga dituding melakukan pelanggaran dalam perang saudara. Namun, analis menilai militer Myanmar masih unggul di luar Rakhine dan menerapkan blokade yang memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Angkatan udara Myanmar, yang dilengkapi jet tempur buatan China dan Rusia, menjadi andalan dalam melawan gerilyawan pro-demokrasi dan tentara etnis, namun kelompok hak asasi manusia kerap menuding mereka menyerang warga sipil.

Kudeta militer 2021 mengakhiri sepuluh tahun transisi demokrasi Myanmar dan memicu perang saudara yang meluas. Setelah lima tahun pemerintahan langsung, junta menggelar pemilu yang sangat dibatasi dan dimenangkan telak oleh sekutu sipilnya. Pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing, kemudian terpilih sebagai presiden dalam transisi yang oleh pengamat demokrasi disebut sebagai upaya melegitimasi kekuasaannya. Saat ini, Min Aung Hlaing tengah melakukan kunjungan kenegaraan lima hari ke China, disambut dengan protokol tinggi dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak pemilu yang didukung Beijing itu.

China, melalui pernyataan bersama pada Rabu malam, menegaskan "dukungan kuat terhadap pihak Myanmar dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas nasional, rekonsiliasi nasional, harmoni sosial, dan perdamaian abadi". Dukungan ini menjadi sorotan mengingat catatan hak asasi manusia junta yang buruk. Bagi Indonesia, situasi di Myanmar relevan mengingat posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya yang berupaya mendorong dialog damai melalui Konsensus Lima Poin. Namun, implementasi konsensus tersebut mandek, dan serangan udara terbaru ini menegaskan kembali kegagalan gencatan senjata yang berarti.

Ke depan, apakah kunjungan Min Aung Hlaing ke China akan menghasilkan tekanan berarti terhadap junta untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, atau justru memperkuat posisi rezim? Tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan, warga sipil Myanmar kemungkinan akan terus menjadi korban utama konflik yang tak kunjung reda.