Golkar Bantah Candu Kekuasaan: Kami Dibutuhkan Pemerintah
Baca dalam 60 detik
- Sekjen Golkar Sarmuji membantah tuduhan PDIP bahwa partainya kecanduan kekuasaan, dengan dalih justru pemerintah yang membutuhkan Golkar.
- PDIP menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang di DPR, mengkritik Golkar yang selalu ingin berkuasa meski kalah pemilu.
- Pertarungan retorika ini mencerminkan polarisasi politik Indonesia menjelang pemilu 2029, di mana koalisi dan oposisi saling serang.
Partai Golkar kembali menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal Sarmuji dengan tegas membantah tuduhan bahwa partainya menderita 'candu kekuasaan'. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik tajam dari PDIP yang menyebut Golkar selalu mengejar jabatan, baik saat menang maupun kalah pemilu. Dalam bantahannya, Sarmuji justru berbalik menekankan bahwa Golkar adalah partai yang dibutuhkan oleh kekuasaan untuk menyukseskan program pemerintah.
"Kami pernah di luar kekuasaan, tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam," ujar Sarmuji di Jakarta, Sabtu (20/6/2026). Menurutnya, kehadiran Golkar di pemerintahan bukan semata-mata keinginan partai, melainkan undangan dari pemegang kekuasaan. Ia menilai, tanpa peran Golkar, program-program pemerintah tidak akan berjalan optimal. "Kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya," tegasnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus sebelumnya melontarkan sindiran pedas, menyebut Golkar sebagai partai yang "kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa". Deddy menegaskan, PDIP tidak memiliki "bakat candu kekuasaan" dan memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance. "Kami menghormati partai yang di pemerintahan, tapi sudah sepantasnya Golkar juga menghormati kami yang di luar," ucapnya.
Pertarungan retorika ini mencerminkan dinamika politik Indonesia menjelang Pemilu 2029. Golkar, yang kini menjadi bagian dari koalisi Prabowo, berupaya mempertahankan legitimasi di tengah kritik bahwa mereka terlalu mudah berpindah haluan. Sementara PDIP, dengan kursi DPR terbanyak kedua, berusaha menegaskan peran sebagai oposisi yang konstruktif. Deddy bahkan mengingatkan bahwa jika semua partai berada dalam pemerintahan, fungsi kontrol akan bergeser ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.
Bagi publik Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar adu argumen elite. Lebih dari itu, ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang bagaimana demokrasi Indonesia mengelola perbedaan. Deddy mencontohkan negara otoriter seperti Korea Utara atau Tiongkok yang tidak memiliki oposisi, dan menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang sehat justru karena adanya perbedaan posisi politik. "Perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," pungkasnya.
Ke depan, apakah Golkar akan terus mempertahankan narasi 'dibutuhkan kekuasaan' atau justru menghadapi tekanan publik untuk lebih mandiri? Sementara PDIP, bisakah mereka konsisten menjalankan oposisi tanpa tergoda kembali ke koalisi? Jawabannya akan menentukan peta politik Indonesia dalam lima tahun ke depan.
