Survei Massif: Publik Israel Yakin Iran Menang Perang, Kepercayaan pada Netanyahu Anjlok
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 92,1% responden di Israel menilai Iran keluar sebagai pemenang dari konflik Timur Tengah dan kesepakatan dengan AS.
- Kepercayaan terhadap klaim keberhasilan militer Perdana Menteri Netanyahu runtuh, dengan 72,5% warga tidak mempercayainya.
- Dukungan untuk aksi militer baru terhadap Hizbullah di Lebanon masih tinggi, meski berisiko memicu ketegangan dengan Washington.

Mayoritas besar warga Israel meyakini Iran keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan dari perang Timur Tengah dan perjanjian yang kemudian diteken dengan Amerika Serikat. Temuan ini terungkap dari jajak pendapat berskala besar yang dirilis pada Minggu (21/6) dan langsung memicu perdebatan soal arah kebijakan keamanan nasional negara tersebut.
Survei yang dilakukan Universitas Ibrani Yerusalem berkolaborasi dengan Lembaga Agam ini melibatkan 3.644 responden pada 17–20 Juni. Hasilnya menunjukkan bahwa 92,1 persen partisipan menilai Iran telah memenangkan atau memperoleh lebih banyak keuntungan dari konflik yang berlangsung. Lebih dari itu, 82,9 persen responden merasa keamanan jangka panjang Israel justru melemah pasca-perjanjian AS-Iran.
Yang menarik, keyakinan bahwa Iran menjadi pemenang juga merata di kalangan pemilih blok kanan—basis elektoral utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebanyak 93,1 persen dari mereka sepakat dengan penilaian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kekecewaan terhadap hasil perang tidak hanya terbatas pada kalangan oposisi, melainkan juga merembes ke pendukung setia pemerintah.
Penolakan terhadap kesepakatan AS-Iran juga sangat dominan: 63,2 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara hanya 12,1 persen yang mendukung. Angka ini mencerminkan kegagalan pemerintah Netanyahu dalam meyakinkan publik bahwa perjanjian tersebut menguntungkan Israel. Lebih jauh, 72,5 persen warga menyatakan tidak percaya pada klaim Netanyahu mengenai pencapaian kampanye militer, dan 56,4 persen menilai manajemen perangnya sebagai "gagal" atau "buruk".
Dampak politiknya langsung terasa. Tingkat dukungan terhadap Netanyahu sebagai perdana menteri merosot drastis dari 40,5 persen pada awal Maret menjadi hanya 29,4 persen pada Juni. Ini merupakan penurunan lebih dari 11 poin persentase dalam tiga bulan, menandakan erosi kepercayaan yang serius terhadap kepemimpinannya.
Meskipun kepercayaan terhadap pemerintah rendah, survei menemukan bahwa publik Israel masih mendukung tindakan militer ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon. Hampir setengah responden (48,2 persen) mendukung aksi militer besar-besaran terhadap Hizbullah, bahkan jika itu berisiko memicu konfrontasi dengan Washington. Hanya 21 persen yang menentang langkah tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun rakyat kecewa dengan hasil perang melawan Iran, ancaman dari Hizbullah masih dianggap sebagai prioritas keamanan yang perlu direspons dengan kekuatan.
Di tengah ketegangan ini, negosiasi untuk mengubah kesepakatan sementara AS-Iran menjadi perjanjian permanen dijadwalkan berlangsung di Swiss pada hari yang sama dengan rilis survei. Namun, konflik di Lebanon—khususnya bentrokan antara tentara Israel dan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan—mengancam kelancaran perundingan. Washington baru saja mengumumkan gencatan senjata baru pada Jumat lalu setelah masing-masing pihak saling menuduh melanggar gencatan sebelumnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan Israel. Melemahnya posisi Netanyahu dan meningkatnya sentimen publik Israel yang menganggap Iran sebagai pemenang dapat mempengaruhi peta geopolitik Timur Tengah, termasuk kebijakan luar negeri negara-negara Muslim seperti Indonesia. Selain itu, ketegangan di Lebanon juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan yang menjadi perhatian Indonesia dalam forum-forum multilateral.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Netanyahu mampu memulihkan kepercayaan publik yang terus tergerus, atau justru akan menghadapi tekanan politik yang semakin besar untuk mundur. Sementara itu, kelanjutan negosiasi AS-Iran dan potensi eskalasi di Lebanon akan menjadi faktor penentu arah konflik di kawasan.



