Wakil Ketua DPRD Cirebon Dicibir Usai Komentar 'Gembrot' ke Warga: Klaim Akun Dibajak Tim

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sasaran kritik publik setelah akun media sosialnya melontarkan komentar bernada merendahkan terhadap seorang ibu yang ikut dalam aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam tangkapan layar yang beredar luas, akun Instagram @nanakencanawati menulis komentar pada unggahan bertuliskan 'Mak Denok Demo Bareng Mahasiswa di Cirebon: Prabowo Kami Tidak Butuh MBG'. Nana membalas dengan kalimat, 'Lagian siapa yang mau ngasih lo makan ???? Udah GEMBROT !!!!' Ungkapan itu langsung dinilai warganet sebagai bentuk body shaming yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pejabat publik.

Komentar tersebut memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, termasuk figur publik seperti Melanie Subono yang ikut menyoroti melalui akun Instagramnya. Banyak yang menilai pernyataan Nana mencerminkan sikap arogan dan tidak peka terhadap aspirasi warga, terlebih ia berasal dari Fraksi Gerindra—partai yang diketuai Prabowo Subianto, penggagas program MBG.

Menanggapi polemik yang meluas, Nana memberikan klarifikasi bahwa komentar tersebut tidak ditulis langsung oleh dirinya, melainkan oleh anggota tim yang mengelola akun media sosialnya. "Ketua dan Wakil Ketua DPRD memiliki tim media masing-masing. Kebetulan saat membuka Instagram, tim media ibu menggunakan akun ibu dan saat itu komentar tersebut ditulis secara spontan," ujarnya, Selasa (16/6), seperti dikutip dari detikJabar.

Nana mengaku baru menyadari kontroversi setelah menerima banyak telepon pada malam hari. Ia menyebut keterbatasan dalam penggunaan teknologi—atau yang ia istilahkan sebagai 'gaptek'—menyebabkan keterlambatan respons. "Ibu tahunya setelah malam banyak yang telepon. Karena ibu gaptek, sementara tim media tinggal di Kota Cirebon, jadi baru bisa melihat postingan dan komentar-komentarnya pada malam hari," jelasnya. Setelah mengetahui dampak komentarnya, Nana mengaku langsung menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

Langkah Nana meminta maaf tidak serta merta meredakan kemarahan publik. Sejumlah warganet menilai pengalihan tanggung jawab kepada tim media sosial justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan etika pejabat publik dalam bermedia sosial. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pejabat publik bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan melalui akun resmi mereka, meskipun dikelola oleh orang lain.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Subhan, memilih bungkam saat dimintai tanggapan oleh awak media. Sikap ini menimbulkan spekulasi bahwa partai enggan memperkeruh suasana menjelang masa reses atau justru tidak memiliki sikap tegas terhadap kader yang bermasalah.

Peristiwa ini bermula dari aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Cirebon pada Senin (15/6) di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, seorang ibu berorasi lantang menyatakan penolakannya terhadap program MBG, yang videonya kemudian viral di media sosial. Komentar Nana yang bernada merendahkan pun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, memicu perdebatan lebih luas tentang etika komunikasi pejabat publik di era digital.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik, terutama yang duduk di lembaga legislatif, harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Ke depan, akankah partai politik mulai menerapkan pedoman tegas bagi kader-kadernya dalam berinteraksi di dunia maya? Ataukah insiden seperti ini akan terus terulang tanpa ada sanksi yang berarti?