Laos Siapkan Reformasi Media Besar-besaran: AI dan Regulasi Digital Jadi Prioritas

Pemerintah Laos berencana melakukan reformasi besar-besaran di sektor media, mulai dari revisi undang-undang hingga percepatan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini diambil di tengah tekanan perubahan teknologi yang kian cepat dan maraknya peredaran informasi tidak jelas di era digital.

Rencana tersebut mengemuka dalam seminar media yang digelar di Vientiane pada Selasa (16/6). Kepala Komisi Informasi dan Pendidikan Komite Pusat Partai, Khamphanh Pheuyavong, menegaskan bahwa seminar digelar di tengah perubahan global yang pesat di bidang informasi dan teknologi, di mana sirkulasi informasi yang tidak jelas menjadi tantangan yang semakin besar.

Seminar itu bertujuan mengevaluasi capaian dan kekurangan industri media, sekaligus mengumpulkan rekomendasi menjelang konferensi media nasional pertama yang akan digelar dalam waktu dekat. Wakil Kepala Komisi Informasi dan Pendidikan, Dr. Khammone Chanthachith, mengakui bahwa media Laos telah menuai sukses di banyak bidang, namun masih menghadapi kendala dalam memenuhi tanggung jawab politik di tengah ekspansi pembangunan sosial-ekonomi dan kemajuan teknologi.

Dr. Khammone menyoroti sejumlah kelemahan, antara lain kerangka hukum yang mengatur media, khususnya internet dan media sosial, masih perlu diperbaiki. Ia juga mencatat bahwa publikasi berita, video, dan foto secara daring kerap lambat, sementara respons terhadap informasi yang dianggap merugikan kebijakan Partai dan Negara tidak selalu tepat waktu. Selain itu, produk media dinilai kurang memiliki konten politik, ideologis, dan teoretis yang mendalam, sementara infrastruktur, teknologi, dan peralatan belum dimodernisasi secara sistematis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komisi Informasi dan Pendidikan akan terus mengimplementasikan resolusi Kongres Nasional ke-12 Partai Revolusioner Rakyat Laos dan Kongres Nasional ke-6 Komisi Informasi dan Pendidikan. Prioritasnya mencakup peningkatan pengetahuan terkait era digital dan AI, pelatihan personel media dalam keterampilan digital, serta percepatan penciptaan ekosistem media baru melalui transformasi digital. Target lainnya adalah perluasan produksi multimedia, peningkatan kemampuan hubungan masyarakat, dan pelatihan jurnalis menjadi "reporter serba bisa" yang mampu memfilmkan, mengedit, dan menulis berita menggunakan ponsel pintar.

Sementara itu, anggota Komite Pusat Partai dan Wakil Kepala Komisi Informasi dan Pendidikan, Vansy Kuamua, mengungkapkan bahwa draf resolusi tentang penguatan kepemimpinan Partai dan manajemen negara terhadap media akan fokus pada peningkatan kerja sama dengan mitra strategis, regional, dan internasional. Pemerintah juga akan mempercepat revisi Undang-Undang Media dan memperkuat regulasi yang mengatur manajemen informasi serta operasi media untuk memastikan kepatuhan hukum, ketertiban sosial, dan stabilitas nasional.

Bagi Indonesia, langkah Laos ini menjadi pengingat bahwa transformasi media di era digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan populasi digital yang terus bertumbuh, Indonesia pun tengah bergulat dengan tantangan serupa, seperti maraknya hoaks dan lemahnya literasi digital. Reformasi media di Laos bisa menjadi studi kasus bagi negara-negara ASEAN lain yang ingin menyeimbangkan kebebasan pers dengan stabilitas politik.

Ke depan, keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah Laos dalam menarik investasi teknologi. Pertanyaan besarnya: mampukah Laos mengejar ketertinggalan digital tanpa mengorbankan independensi media?