Ribuan Mahasiswa Surabaya Kepung Grahadi: Tuntut Harga BBM Turun hingga Cabut UU TNI/Polri
Baca dalam 60 detik
- Aliansi BEM Surabaya dan BEM Unair menggelar aksi besar di depan Gedung Grahadi, menuntut penurunan harga BBM, pencabutan UU TNI/Polri, dan penghentian program MBG.
- Gelombang protes mahasiswa terjadi serentak di sejumlah kota besar, mengkritik kebijakan ekonomi, militerisme, dan dugaan korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola negara.
Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya dan Universitas Airlangga memadati kawasan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6), menuntut perubahan haluan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Aksi yang berlangsung sejak pagi ini menjadi puncak gelombang protes mahasiswa di Jawa Timur yang mengkritik habis-habisan kondisi ekonomi, demokrasi, dan lingkungan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial. "Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia," ujarnya di hadapan massa. Setidaknya tujuh tuntutan utama disuarakan, mulai dari desakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pencabutan Undang-Undang TNI dan Polri yang dinilai menghidupkan kembali dwifungsi militer.
Dari kubu Universitas Airlangga, Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan menyampaikan 16 poin tuntutan yang telah melalui kajian panjang. Dua isu paling mendesak menurutnya adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak tepat sasaran. "Hentikan program MBG dan KDMP, lalu cabut UU Polri dan UU TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Gelombang protes ini tidak hanya terjadi di Surabaya. Sejak pekan lalu, mahasiswa dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Solo, Medan, hingga Makassar turun ke jalan dengan tuntutan yang nyaris seragam. Mereka menyoroti memburuknya kondisi keuangan negara, merosotnya nilai tukar rupiah, serta maraknya praktik militerisme di ranah sipil. Di Jakarta, aksi digelar pada Jumat (12/6) dan Senin (15/6), sementara di Bandung pada Kamis (11/6) dan Solo pada Jumat (12/6).
Para pengamat menilai aksi ini merupakan ujian serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan. "Mahasiswa menjadi barometer kegagalan komunikasi pemerintah dengan publik. Tuntutan mereka sangat konkret, mulai dari harga BBM hingga pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan populis seperti MBG tidak cukup untuk meredam kekecewaan struktural," ujar analis politik dari Universitas Airlangga, Dr. Siti Nurjanah, yang dihubungi secara terpisah.
Di sisi lain, aparat keamanan berjaga ketat di sekitar Grahadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nasrawi mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap tertib dan fokus pada substansi tuntutan. "Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Waspada terhadap provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegasnya.
Ke depan, apakah pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa dengan langkah konkret atau justru mengedepankan pendekatan keamanan? Pertanyaan ini menjadi kunci untuk mengukur arah demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan baru.
