Kurdi Kembali Dikhianati: Trump Tuding Mereka Curi Senjata, Sejarah Panjang Pengabaian AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan tuduhan kontroversial kepada kelompok Kurdi, menyebut mereka telah mengambil alih senjata yang dikirim Washington untuk membantu penggulingan rezim Iran. Pernyataan ini memicu kemarahan di kalangan Kurdi dan mempertanyakan kembali komitmen AS terhadap sekutu lamanya di Timur Tengah.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan bahwa ia sejak awal tidak setuju dengan rencana pengiriman senjata ke Kurdi, dan menuduh mereka sebagai pihak yang hanya mau menerima tanpa memberi balasan. “Kurdi adalah pejuang tangguh, tapi tuntutan mereka tidak ada habisnya. Mereka hanya ambil, ambil, ambil,” ujar Trump, mengulangi pernyataan yang sama dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Tuduhan ini muncul di tengah negosiasi damai antara AS dan Iran yang disebut-sebut akan segera final. Kesepakatan itu diharapkan mengakhiri perang singkat namun destruktif antara kedua negara, serta menghentikan pemboman Israel di Lebanon. Namun, masa depan Kurdi di Iran utara—sebuah isu yang selama ini sensitif—masih belum jelas dalam perundingan tersebut.

Sejarawan dan analis politik menilai bahwa pola pengkhianatan AS terhadap Kurdi bukanlah hal baru. Henry Kissinger pernah berkata, “politik bukanlah amal.” Frasa itu tepat menggambarkan hubungan Washington dengan Kurdi yang selalu bersifat transaksional. Beberapa momen kelam dalam sejarah menjadi bukti: diamnya dunia saat Saddam Hussein menggunakan senjata kimia terhadap Kurdi pada 1988, pengabaian atas penindasan sistematis oleh Turki, hingga penarikan mendadak pasukan AS dari Suriah pada 2019 yang membuka jalan bagi invasi Turki ke wilayah Kurdi.

Bagi Kurdi, tuduhan Trump hanyalah episode terbaru dari serangkaian kekecewaan. Pemerintah Regional Kurdistan di Irak dengan tegas membantah menerima senjata dari AS, begitu pula partai-partai Kurdi Iran. Mereka mengaku terkejut dengan pernyataan Trump yang dinilai tidak bertanggung jawab. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pun berusaha meredam situasi dengan mengatakan bahwa komentar Trump hanyalah ekspresi dukungan umum untuk rakyat Iran, bukan konfirmasi adanya kesepakatan senjata rahasia.

Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah benar ada rencana rahasia antara AS dan Kurdi? Mantan kepala intelijen Israel menduga bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan lah yang membujuk Trump untuk membatalkan rencana tersebut, karena Ankara khawatir akan munculnya negara Kurdi merdeka di perbatasan selatannya. Kekhawatiran Turki ini menjadi faktor utama yang membuat AS selalu ragu-ragu dalam memberikan dukungan penuh kepada Kurdi.

Akibat dari ketidakpercayaan yang berulang, Kurdi kini mengambil sikap berbeda. Seorang pejabat Kurdi yang enggan disebut namanya menyatakan, “Sejak 1991, partai-partai Kurdi yang menentang Iran telah berusaha menjalin hubungan dengan AS tanpa hasil. Apakah bijak bagi Kurdi untuk berperang demi hak yang tidak pasti di dunia yang kacau, di mana negara kuat bertindak semaunya?” Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam dan keputusan Kurdi untuk tidak lagi terlibat dalam perang yang bukan untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, pola hubungan AS-Kurdi ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kepentingan geopolitik seringkali mengorbankan kelompok etnis minoritas. Sebagai negara dengan keberagaman etnis, Indonesia dapat memahami perjuangan Kurdi untuk pengakuan dan otonomi. Namun, realitas politik internasional menunjukkan bahwa janji dukungan dari negara adidaya seringkali bersifat sementara dan bergantung pada kepentingan sesaat. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah Kurdi akan mampu memperjuangkan hak mereka tanpa bergantung pada kekuatan asing, atau justru semakin terpinggirkan dalam peta politik Timur Tengah yang terus berubah?