Proyek ART Johor Mendesak: Onn Hafiz Desak Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan
Baca dalam 60 detik
- Peluncuran RTS Link pada 2027 diperkirakan memicu lonjakan penumpang di Johor Bahru, sehingga proyek ART menjadi solusi jangka panjang yang krusial.
- Meski telah disetujui kabinet pada 2024, proyek senilai RM10 miliar itu belum memulai konstruksi fisik, memicu kekhawatiran akan kemacetan.
- Perbandingan dengan proyek LRT Penang yang sudah berjalan menimbulkan kecemburuan politik, mengingat perbedaan afiliasi partai penguasa di kedua negara bagian.
Johor Bahru menghadapi ancaman kemacetan parah jika proyek transportasi massal Autonomous Rapid Transit (ART) tidak segera direalisasikan. Caretaker Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, kembali mendesak pemerintah federal untuk mempercepat proyek senilai RM10 miliar (sekitar US$2,5 miliar) ini, menyusul rencana operasional Jalur Rapid Transit System (RTS) Singapura-Johor pada Januari 2027.
Dalam acara di Stasiun Kereta Api Kulai, Selasa (16/6), yang dihadiri Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, Onn Hafiz menegaskan bahwa ART adalah solusi jangka panjang paling kritis untuk menyerap lonjakan pergerakan penumpang. Tanpa ART, langkah-langkah jangka pendek seperti perluasan fasilitas parkir dan sistem manajemen lalu lintas pintar hanya bersifat sementara. “Proyek utama yang mampu menyebarkan lalu lintas dari RTS Link belum dimulai,” ujarnya, seperti dikutip The Star.
Proyek ART, yang merupakan kendaraan hibrida antara bus dan kereta otonom berjalan di atas roda karet, telah disetujui kabinet pada 2024. Namun, hingga kini belum ada pekerjaan fisik yang dimulai. Onn Hafiz mempertanyakan kapan surat penghargaan (Letter of Award) akan diterbitkan, mengingat masa konstruksi diperkirakan memakan waktu empat hingga lima tahun. “Rakyat Johor ingin tahu kapan kita bisa melakukan kunjungan lapangan bersama untuk proyek ini,” katanya, menurut New Straits Times.
Perbandingan dengan proyek LRT Mutiara Line di Penang yang telah memasuki tahap konstruksi dengan anggaran RM16,8 miliar memicu kecemburuan politik. Onn Hafiz menegaskan Johor layak mendapat perhatian setara dari pemerintah federal. “Kami senang untuk Penang, tetapi kami berharap kebutuhan Johor juga mendapat prioritas yang sama,” ujarnya. Penang dikuasai koalisi Pakatan Harapan (PH), tempat partai Loke, DAP, bernaung. Sementara Johor sebelumnya dipegang Barisan Nasional (BN) sebelum pembubaran DPRD awal bulan ini.
Ketegangan politik antara Onn Hafiz dan Loke semakin memanas. Dalam acara peluncuran mesin BN pada 7 Juni, Onn Hafiz menyatakan lebih baik mundur dari jabatan menteri besar daripada duduk satu meja dengan DAP. Namun, ia menegaskan desakannya pada proyek ART didasari alasan rasional, bukan politik. “Terkadang ketika saya bersuara, saya dianggap memaksa, tetapi saya mendorong dengan alasan,” katanya kepada Berita Harian.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran penting dalam perencanaan transportasi perkotaan terintegrasi. Proyek serupa, seperti LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, menghadapi tantangan koordinasi antarwilayah dan pendanaan. Jika Johor gagal mengantisipasi lonjakan penumpang RTS Link, kemacetan di perbatasan bisa mengganggu konektivitas regional, termasuk arus barang dan orang dari Indonesia melalui Singapura. Pertanyaannya, akankah pemerintah federal Malaysia mampu memotong birokrasi dan memulai konstruksi ART sebelum RTS Link beroperasi?
