Mimpi Buruk Brexit yang Tak Kunjung Usai: Mengapa Kembali ke Uni Eropa Bukan Solusi

Lebih dari satu dekade setelah referendum yang mengguncang, wacana untuk kembali bergabung dengan Uni Eropa kembali menghangat di Inggris. Namun, menurut analis Matthew Brooker dalam kolom Bloomberg Opinion, membalikkan Brexit bukan sekadar soal prosedur—melainkan sebuah langkah yang berpotensi sia-sia jika akar masalahnya tak disentuh.

Data ekonomi memang menunjukkan bahwa keputusan keluar dari blok tersebut telah merugikan. Produk domestik bruto Inggris diperkirakan lebih rendah 4–5 persen dibandingkan jika tetap di dalam UE, sementara investasi asing langsung dan perdagangan barang juga terkontraksi. Namun, kerugian material ini bukan satu-satunya alasan mengapa gagasan rejoin dinilai prematur. Brooker berargumen bahwa Brexit pada hakikatnya adalah krisis identitas—sebuah pergulatan tentang jati diri bangsa, kedaulatan, dan imigrasi—yang hingga kini belum menemukan resolusi.

Perpecahan yang terlihat selama kampanye 2016—antara kelompok Leave dan Remain—telah menjadi penanda identitas tribal, bukan sekadar pilihan kebijakan. Dampaknya masih terasa: lanskap politik yang terfragmentasi, bangkitnya kelompok sayap kanan, protes anti-pencari suaka pada 2024, dan reaksi atas insiden kekerasan yang melibatkan imigran. Tanpa proses rekonsiliasi yang jujur, upaya untuk kembali ke UE hanya akan memutar ulang drama psikologis yang sama.

Di sisi lain, sistem politik Inggris justru menghambat kejujuran publik. Selama bertahun-tahun, sebagian besar anggota parlemen sadar bahwa Brexit merugikan ekonomi, tetapi mereka enggan mengakuinya secara terbuka karena takut kehilangan suara konstituen Leave. Tabu ini mulai runtuh, sebagian berkat ambisi kepemimpinan Wes Streeting dari Partai Buruh. Namun, jalan menuju keterbukaan masih panjang.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan sebagai pelajaran tentang bahaya polarisasi identitas yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Brexit mengingatkan bahwa keputusan besar yang didorong emosi dan sentimen kedaulatan dapat menimbulkan biaya jangka panjang yang sulit dipulihkan. Dalam konteks perdagangan dan investasi, ketidakstabilan Inggris juga mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang selama ini menjadikan Inggris sebagai pintu masuk ke pasar Eropa.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab Inggris sebelum berpikir untuk kembali adalah: apakah negeri itu sudah siap menerima konsekuensi kedaulatan yang diperjuangkannya? Kekuasaan dan otonomi yang direbut kembali melalui Brexit memang nyata, tetapi tidak gratis. Tanpa pemahaman bersama tentang harga yang harus dibayar, setiap langkah menuju Brussel hanya akan menjadi awal dari perjalanan yang tak kunjung usai.