Gelombang Demo Mahasiswa Meluas: Tuntutan Ekonomi hingga Pembubaran Program MBG Mengemuka
Baca dalam 60 detik
- Aksi mahasiswa dari Jakarta hingga Semarang menuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Di Medan dan Lampung, demonstran juga menyoroti tambang ilegal, lapangan kerja, dan pajak kekayaan sebagai isu prioritas.
- Gelombang protes ini mencerminkan tekanan publik terhadap kebijakan fiskal dan sosial pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8257906/original/046395500_1781261859-maha1.jpg)
Gelombang aksi mahasiswa kembali melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada pertengahan Juni 2026, dengan tuntutan yang menyasar kebijakan ekonomi, program sosial, hingga tata kelola negara. Dari Bundaran HI Jakarta hingga Kantor Gubernur Jawa Tengah, ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keprihatinan atas daya beli masyarakat yang tergerus dan arah pembangunan yang dinilai timpang.
Di Jakarta, Senin (15/6/2026), Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) yang beranggotakan Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan sejumlah organisasi kampus menggelar long march menuju Bundaran HI. Mereka membawa 20 tuntutan yang terbagi dalam paket "11+9". Sebelas tuntutan mendesak antara lain menghentikan kenaikan harga BBM dan bahan pokok, memperbaiki defisit APBN, menaikkan upah guru honorer, serta menolak program Sekolah Rakyat. Sembilan tuntutan umum mencakup penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN), dukungan hak rakyat Papua, penolakan PTN-BH, dan penghentian kriminalisasi aktivis. "Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok," ujar Ketua Umum FMN, Muhammad Rizaldy.
Sehari sebelumnya, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah lebih dulu menggelar aksi serupa di lokasi yang sama dengan tajuk "Menuju Indonesia Bangkrut". Sekitar seribu mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM, serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). "Kami mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan tidak mengelak," tegas Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi.
Di Yogyakarta, aksi berlangsung di kawasan pertigaan Gejayan, Sleman, Sabtu (13/6/2026). Massa membawa poster bertuliskan "Stop MBG", "Rupiah dan BBM Turun", dan "Stop Pemborosan APBN". Tuntutan mereka meliputi penolakan program MBG, pencabutan revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, dan Peradilan Militer, layanan kesehatan gratis, perlindungan hak pekerja, serta penurunan harga kebutuhan pokok dan tarif utilitas publik.
Sementara itu, di Medan, aksi dipusatkan di Gedung DPRD Sumatera Utara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) mengerahkan ratusan mahasiswa dengan pengamanan ketat dari 620 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub. Sembilan tuntutan utama mereka mencakup stabilitas harga BBM dan pengawasan subsidi, penindakan tambang ilegal dan penanganan bencana, serta penagihan janji 19 juta lapangan kerja.
Di Lampung, Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (15/6/2026). Massa menyanyikan lagu perjuangan "Buruh Tani" sebelum berorasi. Mereka menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai prioritas nasional, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih, serta penerapan pajak kekayaan dan penguatan penegakan HAM.
Gelombang aksi juga mencapai Semarang, di mana ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di kawasan PT Pertamina Patra Niaga RJBT, lalu long march melewati Tugu Muda menuju Kantor DPRD Jawa Tengah dan berakhir di depan Kantor Gubernur Jateng. Aksi bertajuk "Pantura" (Panca Tuntutan Rakyat) ini sempat diwarnai pembakaran ban bekas. Tuntutan mereka meliputi penurunan harga BBM dan stabilisasi rupiah, pengembalian TNI dan Polri ke fungsi utama, serta evaluasi total program MBG dan KDMP.
Bagi masyarakat Indonesia, rangkaian aksi ini menjadi indikator meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Tuntutan yang hampir seragam di berbagai daerah—mulai dari harga bahan pokok hingga program MBG—menunjukkan adanya persepsi bahwa kebijakan saat ini belum mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat. Ke depan, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan program-program andalan yang dikritik atau melakukan koreksi kebijakan yang berpotensi mengubah arah fiskal dan sosial negara.
