Polres Blora Bedah Tiga Rumah Tak Layak Huni, Wujudkan Hari Bhayangkara ke-80

Polres Blora, Jawa Tengah, memulai program bedah rumah bagi tiga keluarga kurang mampu di tiga kecamatan berbeda, menjadikan tempat tinggal yang semula tidak layak huni menjadi layak huni. Inisiatif ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menegaskan peran sosial kepolisian di luar tugas keamanan.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kepedulian institusi terhadap masyarakat. "Ini bentuk kepedulian Polri sekaligus upaya memperkuat semangat gotong royong dalam membantu warga yang membutuhkan," ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Selasa (16/6). Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar yang berperan penting dalam membangun kualitas hidup sebuah keluarga, menjadi tempat tumbuhnya harapan, kebahagiaan, dan masa depan.

Program sosial ini diinisiasi oleh Polres Blora bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora. Tiga rumah sasaran tersebar di tiga kecamatan, meskipun lokasi spesifik tidak disebutkan. Perbaikan mencakup peningkatan struktur bangunan, sanitasi, dan ventilasi agar memenuhi standar hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kondisi tempat tinggal.

Konteks Indonesia: Program bedah rumah oleh institusi kepolisian bukanlah hal baru. Di berbagai daerah, Polri kerap menggandeng Baznas atau pemerintah daerah untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Data Kementerian PUPR per 2024 mencatat masih ada sekitar 4,8 juta unit RTLH di Indonesia. Inisiatif seperti ini menjadi contoh kolaborasi lintas sektor yang dapat mempercepat pencapaian target nasional pengentasan RTLH. Bagi warga Blora, bantuan ini tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga memberikan rasa aman dan martabat.

Ke depan, Polres Blora berencana melanjutkan program serupa secara berkala, dengan sasaran yang lebih luas. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana program ini dapat direplikasi oleh kepolisian daerah lain, mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya. Namun, semangat gotong royong yang diusung menjadi modal sosial yang kuat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta.