Kursi Kosong di Piala Dunia: Solidaritas untuk Jurnalis Prancis yang Dipenjara Aljazair
Baca dalam 60 detik
- Jurnalis olahraga Prancis, Christophe Gleizes, menjalani hukuman tujuh tahun penjara di Aljazair atas tuduhan mendukung terorisme, memicu aksi solidaritas di Piala Dunia 2026.
- Setiap pertandingan timnas Prancis menyisakan satu kursi kosong di ruang pers, sementara ibunya hadir langsung untuk menyuarakan pembebasan putranya.
- Kasus ini menyoroti risiko jurnalis yang meliput isu separatisme di Afrika Utara dan menjadi pengingat bagi kebebasan pers global, termasuk di Indonesia.
Sejak awal Piala Dunia 2026, satu kursi di ruang pers setiap pertandingan timnas Prancis sengaja dikosongkan. Bukan karena kekurangan tempat, melainkan sebagai simbol solidaritas terhadap Christophe Gleizes, jurnalis olahraga Prancis yang mendekam di penjara Aljazair sejak 2025.
Gleizes, yang dikenal sebagai spesialis sepak bola Afrika untuk majalah So Foot, divonis tujuh tahun penjara atas tuduhan mendukung terorisme. Ia ditahan pada Mei 2024 saat melakukan riset untuk artikel tentang klub JS Kabylie (JSK) yang bermarkas di Tizi Ouzou, wilayah yang menjadi pusat gerakan separatis Kabyle. Pemerintah Aljazair menuduhnya menjalin komunikasi dengan tokoh pro-kemerdekaan kelompok minoritas tersebut.
Pada Senin (15/6), sebelum konferensi pers pelatih Didier Deschamps menjelang laga melawan Senegal di Stadion New Jersey New York, puluhan jurnalis mengangkat syal bertuliskan “Free Gleizes”. Aksi serupa direncanakan berlangsung di setiap pertemuan media tim Prancis selama turnamen. Vincent Duluc, jurnalis L’Equipe, bahkan menyampaikan pertanyaan atas nama Gleizes kepada Deschamps, yang dijawab dengan harapan agar sang kolega segera bebas dan bisa bertanya sendiri.
Kasus ini mengirimkan gelombang peringatan bagi jurnalis yang meliput isu separatisme atau konflik etnis di kawasan rawan. Aljazair memang memiliki sejarah panjang ketegangan dengan kelompok Kabyle yang menuntut otonomi lebih besar. Bagi jurnalis asing, meliput topik ini tanpa pemahaman mendalam tentang sensitivitas lokal bisa berakibat fatal. Gleizes, yang telah bertahun-tahun meliput sepak bola Afrika, mungkin tidak menyangka bahwa artikel tentang klub sepak bola bisa berujung pada tuduhan makar.
Dari perspektif Indonesia, kasus ini relevan mengingat kerentanan jurnalis yang meliput isu separatisme di Papua atau konflik komunal di daerah lain. Meskipun sistem hukum Indonesia berbeda, risiko kriminalisasi terhadap jurnalis yang dianggap “mengganggu stabilitas” tetap ada. Organisasi kebebasan pers seperti AJI dan LBH Pers kerap mencatat kasus serupa, meski tidak separah vonis tujuh tahun penjara.
FIFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal penahanan Gleizes, meskipun akreditasinya telah disetujui Infantino. Langkah FIFA ke depan akan menjadi ujian konsistensi organisasi itu dalam membela kebebasan pers, terutama di tengah tekanan politik dari negara tuan rumah atau anggota. Apakah FIFA akan menggunakan pengaruhnya untuk mendesak pembebasan Gleizes, atau justru memilih diam demi menjaga hubungan dengan Aljazair?
