Mencari Nafkah di Antara Akar Mangrove: Potret Nelayan Kepiting Bangkalan

Di balik rimbunnya hutan mangrove Desa Tengket, Arosbaya, Bangkalan, puluhan nelayan setiap hari menyusuri lumpur dan akar-akar pohon untuk mencari kepiting bakau—sumber penghidupan yang tak pernah pasti, namun tetap diandalkan. Rosidi, misalnya, telah lebih dari satu dekade meninggalkan kampung halamannya di Sampang demi menekuni profesi ini, tinggal di rumah sewa bersama istri dan dua anaknya.

Dengan 50 pentor—alat tangkap tradisional berbentuk persegi panjang dari jaring dan kawat—Rosidi berharap bisa mengumpulkan hingga lima kilogram kepiting per hari. Namun kenyataan seringkali berbeda. Pada suatu siang di awal Mei 2026, ia baru memperoleh 1,5 kilogram. Rekannya, Wawan Setiawan, hanya mendapat sembilan ekor. “Re sarean,” ujar Rosidi dalam bahasa Madura, merujuk pada usahanya mencari nafkah.

Harga kepiting di pasaran sangat bervariasi. Kepiting ukuran kecil dihargai Rp60.000 per kilogram, sementara yang besar bisa mencapai Rp200.000. Kepiting betina bertelur bahkan bisa tembus Rp500.000 per kilogram. Honip, nelayan lain, pernah menjual enam ons kepiting seharga Rp150.000, namun pendapatan harian rata-rata para pencari kepiting berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000—sangat tergantung pada keberuntungan dan musim.

Perempuan juga tak ketinggalan. Bunima, nelayan asal Dusun Tambak, sudah turun ke laut sejak remaja. Setiap pagi, ia bersama 30-40 perempuan lain berkelompok menyusuri lumpur menggunakan papan kayu panjang sebagai pijakan. Dari jejak kaki atau gelembung kecil di lumpur, ia bisa mendeteksi keberadaan kepiting. Dalam sehari, ia bisa membawa pulang 15 kilogram kerang dan dua kilogram kepiting, atau udang jika sedang musim.

Hutan mangrove di Desa Tengket seluas 10,3 hektar menjadi kunci keberlangsungan profesi ini. Bilal Kurniawan, Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Makmur Jaya, mengelola demplot pembibitan yang mampu memproduksi 50.000-100.000 bibit mangrove per tahun. “Kami hanya memberikan contoh kecil bahwa lingkungan ini bisa kita kelola,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa area penanaman baru kini lebih difokuskan karena vegetasi yang ada sudah cukup rimbun.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Achmad Hidayat Kurniawan, Kepala Bidang Perikanan, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan delapan proposal Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke pemerintah pusat. Hanya dua lokasi yang dinilai layak: Desa Tengket dan Desa Batah Timur. “Itu pun masih bersyarat,” ujarnya. Jika disetujui, setiap desa akan mendapat fasilitas seperti bengkel kapal dan kios nelayan di atas lahan satu hektar, dengan nilai anggaran Rp22 miliar per lokasi.

Namun, di balik optimisme itu, Susan Herawati dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan bahwa sentralisasi kewenangan pengelolaan ruang pesisir justru menjadi hambatan. “Pengaturan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil... semua kewenangan ditarik di pusat,” kritiknya. Menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan protes kolektif agar ruang tangkap nelayan tetap terjaga, terutama jika industrialisasi terus didorong. “Percuma ada fasilitas, tapi kemudian lautnya rusak,” tegasnya.

Ke depan, keberlanjutan mata pencaharian para pencari kepiting bakau di Bangkalan tidak hanya bergantung pada harga pasar atau bantuan pemerintah, melainkan pada kemampuan semua pihak menjaga hutan mangrove yang tersisa. Akankah program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar membawa perubahan, atau justru menjadi proyek yang mengabaikan suara nelayan kecil?