G7 di Evian Dibayangi Gelombang Protes: Swiss Siapkan Ribuan Personel Keamanan
Baca dalam 60 detik
- Koalisi No-G7 menggelar aksi di Geneva menolak imperialisme dan fasisme, sehari sebelum KTT G7 dimulai di Evian, Prancis.
- Pihak berwenang Swiss dan Prancis mengerahkan lebih dari 20.000 personel keamanan untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi pada 2003.
- Ketegangan geopolitik akibat perang AS-Israel di Iran menjadi agenda utama KTT, memicu perdebatan di antara negara anggota.

Ribuan demonstran diperkirakan memadati jalan-jalan Geneva pada Minggu (14/6) di bawah pengawasan ketat aparat keamanan, sehari sebelum para pemimpin negara industri G7 memulai pertemuan tahunan mereka di Evian, Prancis. Aksi ini digelar oleh koalisi No-G7 yang terdiri dari lebih dari 60 asosiasi, serikat pekerja, dan kelompok sayap kiri, dengan agenda mengecam "fasisme dan imperialisme".
Kekhawatiran akan terulangnya kekacauan yang terjadi pada KTT G7 tahun 2003 membayangi penyelenggaraan kali ini. Saat itu, aksi perusakan oleh demonstran anti-globalisasi menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar di Geneva. Toko-toko kecil, supermarket, dan gedung universitas—bahkan yang jauh dari rute protes—telah menutup fasad mereka dengan papan kayu sebagai antisipasi. Rumah sakit utama di Geneva bahkan mendirikan tenda darurat untuk mengantisipasi lonjakan korban.
Pemerintah Swiss telah mengizinkan aksi unjuk rasa di sebuah jalur melingkar panjang di sisi utara kota, jauh dari pusat kota dan butik-butik mewah. Namun, otoritas tetap mengerahkan ribuan personel kepolisian dan militer. Sebanyak 25 dari 35 pos pemeriksaan perbatasan darat ditutup, menyebabkan kemacetan lalu lintas di kedua arah. Di sisi Prancis, hampir 16.000 personel gabungan—termasuk polisi, gendarme, tentara, pemadam kebakaran, dan penjaga perbatasan—dikerahkan dengan dukungan perahu, sepeda motor, drone, serta unit polisi berkuda dan anjing pelacak.
KTT G7 tahun ini menjadi salah satu pertemuan internasional besar pertama sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Konflik tersebut telah mengubah peta Timur Tengah dan memperlebar ketegangan transatlantik. Para pemimpin negara anggota—Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat—ditambah pemimpin undangan seperti Brasil dan India, akan membahas agenda padat yang sarat isu eksplosif, termasuk upaya mengakhiri perang di Iran dan membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran kritis. Presiden AS Donald Trump bahkan mengklaim sebuah kesepakatan bisa ditandatangani pada hari Minggu.
Bagi Indonesia, dinamika KTT G7 memiliki implikasi strategis. Sebagai negara yang bergantung pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan kelancaran jalur perdagangan internasional, eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mempengaruhi harga energi dan arus investasi. Selain itu, posisi Indonesia yang non-blok seringkali menjadi jembatan dialog antara negara maju dan berkembang. Dalam konteks ini, hasil KTT G7—terutama terkait resolusi konflik Iran dan kerja sama ekonomi—akan menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan di Jakarta.
Koalisi No-G7 sebelumnya membatalkan rencana menggelar konter-KTT dan demonstrasi di kota perbatasan Annemasse, Prancis, karena persyaratan ketat dari otoritas Prancis. Menteri Keamanan Geneva, Carole-Anne Kast, menyayangkan bahwa Prancis tidak menciptakan kondisi yang kondusif untuk forum diskusi di sisi perbatasannya. Sementara itu, juru bicara koalisi, Alice Lefrancois, menyatakan optimisme bahwa aksi akan berlangsung damai dengan area keluarga dan perlindungan bagi demonstran. "Kami pikir ini akan menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan," ujarnya.
Dengan pengamanan superketat dan agenda politik yang membara, KTT G7 di Evian tidak hanya menjadi panggung diplomasi global, tetapi juga ujian bagi kemampuan negara tuan rumah dalam menjaga ketertiban di tengah gelombang protes. Pertanyaannya, akankah dialog di meja perundingan mampu meredam amarah di jalanan?



