Rantai Pasok Sawit Ilegal Tesso Nilo: Dari Pabrik Riau ke 43 Negara, Komitmen Keberlanjutan Dipertanyakan

Dua truk tangki bermuatan minyak sawit mentah (CPO) melaju dari pabrik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Riau menuju PT Sari Dumai Sejati (SDS) pada Agustus 2025. Perjalanan 16 jam itu menjadi titik awal terkuaknya rantai pasok yang menghubungkan buah sawit ilegal dari Taman Nasional Tesso Nilo dengan pasar global—sebuah praktik yang berlangsung bertahun-tahun meski perusahaan mengklaim berkomitmen pada keberlanjutan.

Investigasi Mongabay menunjukkan bahwa GSL, pemasok CPO ke SDS yang merupakan anak usaha Apical Group (bagian dari Royal Golden Eagle/RGE), telah menerima tandan buah segar (TBS) dari kawasan konservasi. Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, bahkan menyegel pabrik tersebut pada Oktober 2025 setelah menemukan pelanggaran, namun operasi kembali berjalan sebulan kemudian. Tim Pengawasan Terpadu hanya mencatat dua pelanggaran—pencemaran lingkungan dan kelebihan kapasitas—tanpa menyentuh isu sumber buah ilegal.

Data dari platform Trase.earth yang dianalisis Mongabay mengungkap skala ekspor GSL: CPO dan produk turunannya dikirim ke 43 negara melalui lebih dari 130 importir. Lima negara tujuan teratas—India, Pakistan, Rusia, Vietnam, dan Turki—tidak mewajibkan standar keberlanjutan seperti Uni Eropa. Akhmad Kamaluddin, peneliti Auriga Nusantara, menyebut kondisi ini sebagai celah pasar yang memungkinkan minyak sawit bermasalah tetap mengalir. “Negara-negara itu tidak memiliki regulasi anti deforestasi yang ketat, sehingga tekanan hanya bergantung pada reputasi dan kampanye publik,” ujarnya.

Refki Saputra, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, menilai GSL bukanlah perusahaan independen. Ia menduga pabrik itu berada dalam kendali bersama RGE—sebuah struktur yang sengaja dibentuk untuk menghindari tanggung jawab. “Perusahaan bayangan memungkinkan ekspansi tanpa terhalang aturan keberlanjutan. Jika ada pelanggaran, grup induk bisa lepas tangan karena secara legal hanya dianggap sebagai pemasok,” katanya. Temuan ini diperkuat oleh laporan Greenpeace berjudul Under the Eagle’s Shadow yang mengungkap jaringan afiliasi RGE, meskipun RGE membantah tuduhan tersebut dan menyatakan GSL hanyalah salah satu dari 62 pemasok pihak ketiga Apical.

Linda Rosalina, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, menyebut praktik ini sebagai kejahatan korporasi terorganisir. “Integrasi vertikal yang tertutup sengaja dibangun untuk memutus jejak, mengaburkan tanggung jawab, dan melindungi korporasi induk dari konsekuensi kejahatan lingkungan,” tegasnya. Ia mendesak negara pengimpor untuk mewajibkan ketertelusuran hingga ke kebun (traceability to plantation) dan memperlakukan CPO ilegal sebagai barang hasil kejahatan. Lembaga keuangan yang mendanai RGE, lanjut Linda, harus meninjau ulang pinjaman jika terbukti melanggar klausul keberlanjutan.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi ujian bagi komitmen keberlanjutan industri sawit nasional. Meski Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan keuangan berkelanjutan melalui POJK No. 51/2017, implementasinya masih lemah. Achmad Surambo dari Sawit Watch mendesak GSL dan Apical untuk mengumumkan secara transparan asal-usul TBS mereka. “Komitmen NDPE (tanpa deforestasi, gambut, dan eksploitasi) tidak berarti tanpa transparansi yang bisa diakses publik,” ujarnya. Dengan EUDR yang masih tertunda, tekanan pasar sukarela dan penegakan hukum domestik menjadi kunci untuk menghentikan aliran sawit ilegal dari kawasan lindung seperti Tesso Nilo.