Demonstrasi Anti-Imigran di Osaka: Ketika Ujaran Kebencian Berbalut Nasionalisme
Baca dalam 60 detik
- Politisi kontroversial Yusuke Kawai memimpin aksi nasional anti-imigran di Osaka, memicu bentrok dengan kelompok penentang.
- Pidato Kawai menyasar warga keturunan Korea dan Muslim, memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian.
- Aksi ini mengingatkan kembali sejarah kelam ujaran kebencian di Osaka pada 2013, serta risiko eskalasi menjadi kejahatan rasial.

Ribuan orang memadati kawasan Stasiun JR Osaka pada 19 Juli lalu, bukan untuk merayakan sesuatu, melainkan untuk menyuarakan sentimen anti-imigran yang dibalut semangat nasionalisme. Aksi yang digelar serentak di berbagai kota Jepang ini dipimpin oleh Yusuke Kawai, anggota dewan kota Toda, Prefektur Saitama, yang dikenal luas karena retorika kerasnya terhadap imigran dan minoritas.
Kawai, yang memimpin Partai Nihon Yamato, telah lama menjadi figur kontroversial. Ia memenangkan kursi dewan kota Toda pada Januari 2025 dengan suara terbanyak, setelah sebelumnya gagal dalam pemilihan gubernur Chiba pada 2021. Popularitasnya di media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi bahwa imigran—khususnya warga Kurdi—telah memperburuk keamanan publik. Ia pun menyerukan deportasi paksa bagi semua imigran ilegal, sebuah tuntutan yang menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia.
Dalam orasinya di depan Stasiun Osaka, Kawai disambut sorak-sorai pendukung dan cemoohan dari pengunjuk rasa yang membawa plakat bertuliskan "Jangan hasut diskriminasi" dan "Tolak ujaran kebencian". Suasana nyaris kacau saat Kawai menyebut para pengunjuk rasa sebagai "kelompok sayap kiri anti-Jepang" yang memiliki "akar di Semenanjung Korea", sehingga dianggap bukan orang Jepang sejati. Pernyataan ini memicu pertanyaan: apakah itu termasuk ujaran kebencian?
Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Kawai berkilah bahwa ucapannya tidak memenuhi definisi ujaran kebencian karena tidak mengandung ancaman kekerasan. Ia berdalih bahwa kata "diskriminasi" bersifat abstrak dan tergantung interpretasi masing-masing. Namun, pakar hukum dan pengadilan sebelumnya telah memperingatkan bahwa tokoh berpengaruh seperti anggota dewan dapat melakukan "dog-whistle hate"—ujaran yang secara implisit menghasut pengucilan tanpa menggunakan kata-kata eksplisit.
Dalam rapat umum di Taman Nakanoshima, pendukung Kawai bergantian berorasi. Seorang perempuan dari Prefektur Gifu mengaku menentang pembangunan masjid di daerahnya karena tuduhan pemerkosaan oleh pria Muslim, seraya mengatakan "Saya ingin membubarkan Islam". Seorang siswa SMP yang membungkus tubuhnya dengan Bendera Matahari Terbit mengeluhkan pendidikan "anti-Jepang" di sekolah yang mengajarkan multikulturalisme dan pemahaman budaya Islam. Ia mendapat tepuk tangan dari orang dewasa di sekitarnya.
Pawai sepanjang 3 kilometer dari Balai Kota Osaka hingga Stasiun Kintetsu Osaka-Namba diikuti hampir 500 orang, mulai dari paruh baya hingga pemuda dan ibu-ibu yang menggendong anak. Mereka meneriakkan "Tolak kebijakan imigrasi", "Hentikan pendidikan anti-Jepang", dan "Tolak multikulturalisme". Di sepanjang rute, puluhan warga berjalan mendampingi sambil berteriak "Hentikan demonstrasi kebencian".
Seorang pria pengangguran berusia 60-an dari Takatsuki mengaku tertarik pada Kawai karena ia secara tegas mengatakan "Lindungi Jepang". Ia merasa cemas melihat jumlah orang asing terus meningkat sementara Jepang kehilangan vitalitas. Sentimen serupa tampaknya menjadi daya tarik utama Kawai, meskipun para pengamat mengingatkan bahwa emosi semacam itu berbahaya jika tidak dikelola secara rasional.
Bagi warga Korea keturunan generasi kedua di Osaka yang telah belasan tahun melawan ujaran kebencian, aksi ini membawa kekhawatiran tersendiri. "Mereka menggunakan kata-kata halus seperti 'kebijakan imigrasi', tapi bukankah diskriminasi etnis yang menjadi akarnya?" ujarnya. Ia menyesalkan bahwa setelah belasan tahun, ujaran kebencian kembali marak dengan wajah baru.
Sejarah dunia mencatat bahwa ujaran kebencian yang dibiarkan dapat berujung pada kejahatan rasial dan genosida. Pertanyaannya, apakah Jepang—dan negara-negara lain termasuk Indonesia—cukup belajar dari masa lalu untuk mencegah eskalasi serupa?



