Waspada Hoaks Bantuan Mengatasnamakan Prabowo: Deepfake dan Link Palsu Marak Beredar

Penipuan daring yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto dengan iming-iming bantuan sosial kian marak, bahkan kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi video dan suara. Temuan tim pemeriksa fakta menunjukkan bahwa modus ini tidak hanya menyebar melalui media sosial, tetapi juga aplikasi percakapan, menyasar warga yang tengah kesulitan ekonomi.

Salah satu hoaks yang teridentifikasi adalah tautan pendaftaran bansos senilai Rp5,4 juta yang diklaim berasal dari Presiden. Unggahan di Facebook pada 11 Juni 2026 itu mengarahkan pengguna ke halaman formulir yang meminta nama, provinsi, dan nomor Telegram. Padahal, pemerintah tidak pernah menyediakan kanal pendaftaran bansos melalui tautan sembarangan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikelola secara tertutup oleh Kementerian Sosial.

Selain tautan palsu, beredar pula video deepfake yang memperlihatkan Prabowo seolah-olah mengumumkan bantuan untuk modal usaha, bayar utang, dan biaya sekolah. Dalam unggahan 23 April 2026, video tersebut disertai ajakan untuk menghubungi nomor tertentu. Versi lain yang muncul pada 3 April 2026 menampilkan Prabowo mengenakan jas dan kopiah hitam, dengan narasi serupa. Tim pemeriksa fakta memastikan bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi AI, bukan pernyataan resmi Presiden.

Fenomena ini mengkhawatirkan karena menyasar kelompok rentan yang sangat membutuhkan bantuan. Menurut analis keamanan siber, modus deepfake semakin sulit dikenali oleh masyarakat awam. “Korban tidak hanya kehilangan data pribadi, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian finansial jika tertipu mentransfer uang,” ujar seorang pakar yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa literasi digital menjadi kunci utama untuk menangkal penyebaran hoaks semacam ini.

Bagi pembaca di Indonesia, penting untuk selalu memverifikasi informasi bantuan sosial melalui kanal resmi seperti situs kemensos.go.id atau menghubungi call center 171. Jangan pernah mengklik tautan yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi memberikan data pribadi seperti nomor rekening atau KTP. Pemerintah pun telah berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada program bansos yang disalurkan melalui tautan pribadi atau video yang tidak terverifikasi.

Ke depan, tantangan verifikasi konten akan semakin berat seiring makin canggihnya teknologi AI. Platform media sosial dan regulator perlu bekerja sama untuk mempercepat deteksi dan penurunan konten hoaks. Pertanyaan yang tersisa: seberapa cepat literasi digital masyarakat dapat mengejar laju inovasi para penipu?