Integrasi Data Bansos Diuji di 43 Daerah, Surabaya Paling Akurat

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun ini tidak lagi didasarkan pada data usang yang kerap tumpang tindih — setidaknya di 43 kabupaten/kota yang telah menguji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga ini diklaim mampu menekan potensi kesalahan sasaran hingga ke level individu.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Aris Kurniawan menjelaskan, portal tersebut tidak lagi mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga pemakaian listrik diverifikasi secara otomatis dan real-time. “Dengan data yang terintegrasi, potensi salah sasaran bisa ditekan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Implementasi teknisnya ditopang oleh Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi secara aman. Kemkomdigi menjamin seluruh proses sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan enkripsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Masyarakat juga diberi ruang untuk menyanggah jika data tidak sesuai.

Manfaat langsung bagi penerima bansos adalah proses verifikasi yang lebih cepat dan objektif. Data ganda dapat diminimalkan, sementara warga yang kondisi ekonominya berubah bisa segera terdeteksi. Namun, tantangan terbesar bukan pada teknologinya, melainkan pada pemutakhiran data lapangan yang membutuhkan partisipasi aktif pemerintah daerah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai pengalaman Surabaya membuktikan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar proyek digital. “Yang dibangun adalah kepercayaan publik. Ketika data akurat, bantuan tepat sasaran, pelayanan lebih cepat, dan masyarakat mendapat haknya secara adil,” katanya saat meninjau uji coba di Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan diharapkan menjadi fondasi layanan publik digital lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. Pertanyaannya, sejauh mana daerah lain mampu meniru capaian Surabaya tanpa insentif dan pengawasan ketat? Jika hanya mengandalkan teknologi tanpa perbaikan birokrasi, risiko data tidak mutakhir tetap mengintai.