El Nino Godzilla Mengancam: BMKG Peringatkan Kemarau 2026 Lebih Kering dan Panjang
Baca dalam 60 detik
- BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih kering, lebih awal, dan lebih panjang akibat kombinasi El Nino dan IOD positif, dengan puncak kekeringan pada Agustus-September.
- Lebih dari 81.000 hektar lahan terbakar hingga Mei 2026, dengan konsesi korporasi di lahan gambut menjadi episentrum titik api, mengindikasikan kegagalan tata kelola.
- Ancaman krisis pangan dan air bersih membayangi, sementara pemerintah didesak menghentikan praktik pembangunan ekstraktif yang memperparah kerentanan iklim.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan serius: musim kemarau tahun ini diprediksi jauh lebih kering dari normal, datang lebih awal, dan berlangsung lebih lama, dipicu oleh kombinasi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang saling memperkuat. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, dengan potensi dampak meluas dari kebakaran hutan hingga krisis pangan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers Rabu (10/6) mengungkapkan bahwa peluang El Nino mencapai kategori moderat mencapai 98%, sementara peluang kategori kuat sebesar 62%. Fenomena ini diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Bersamaan dengan itu, IOD positif di Samudra Hindia turut menekan pertumbuhan awan, memangkas curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Data BMKG menunjukkan bahwa 308 zona musim (39,77% daratan) mengalami awal kemarau yang maju. Hingga akhir Mei, 200 zona musim (11,83% daratan) sudah memasuki musim kemarau, meliputi Sumatera hingga Papua. Secara keseluruhan, 482 zona musim (56,18% daratan) diprediksi mengalami kemarau di bawah normal, mencakup seluruh Jawa, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Durasi kemarau juga lebih panjang di 437 zona musim (48,77% daratan).
Kombinasi El Nino dan IOD positif menciptakan kondisi yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Sipongi mencatat hingga Mei 2026, lebih dari 81.000 hektar lahan dan hutan terbakar di 35 provinsi. Tiga provinsi dengan luasan terbakar tertinggi adalah Kalimantan Barat (28.200 ha), Riau (15.300 ha), dan Kepulauan Riau (5.690 ha). Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode Januari–Maret 2026 yang seluas 55.324 hektar.
Yang memprihatinkan, mayoritas titik panas terkonsentrasi di kawasan gambut. Wahyu Perdana, Manajer Advokasi Pantau Gambut, menyoroti bahwa 91% titik panas di Kalimantan berada di area konsesi, baik Hak Guna Usaha (HGU) maupun perizinan pemanfaatan hutan. Menurutnya, praktik pengeringan gambut untuk monokultur sawit, padi, atau tebu melalui pembuatan kanal menjadi penyebab utama. "Ketika gambut mengering, ia menjadi bom waktu. Kebakaran gambut terjadi di bawah permukaan, sulit dipadamkan, dan melepaskan racun," ujarnya. Ia menambahkan bahwa regulasi yang membatasi budidaya gambut maksimal ketebalan tiga meter kerap diabaikan.
Patria Rizky Ananda dari Walhi Nasional menilai fenomena ini tidak terpisahkan dari krisis iklim global akibat model pembangunan ekstraktif. Ia mengingatkan tragedi karhutla 1997 dan 2015 yang menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi masif. "Tanpa perubahan kebijakan yang menghentikan deforestasi dan perusakan gambut, dampak El Nino akan semakin buruk," tegasnya. Walhi mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca yang dianggap sebagai solusi semu, melainkan menghentikan izin-izin perusak hutan dan memperkuat perlindungan ekosistem.
Dari sisi pangan, Musdalifah dari Walhi mengingatkan bahwa El Nino 2024 telah menyebabkan penurunan produksi beras 2,28 juta ton atau turun 17,52% pada Januari-April dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor pangan, dengan data BPS menunjukkan impor 13.629 ton komoditas pangan pada Januari-Maret 2025. Sementara itu, Badan Pangan Nasional mengklaim memiliki cadangan beras pemerintah 4,6 juta ton per hari, namun Musdalifah mempertanyakan aksesibilitas dan kelayakan pangan bagi masyarakat ekonomi bawah.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan enam provinsi rawan karhutla. Sejak 2015, paradigma penanganan bergeser ke preventif, seperti menjenuhkan tanah gambut dengan memantau muka air tanah dan melakukan modifikasi cuaca. Namun, para pegiat lingkungan mempertanyakan efektivitas pendekatan ini selama praktik pengeringan gambut masih dilegalkan.
Ke depan, pertanyaan krusial yang mengemuka: akankah pemerintah benar-benar menghentikan siklus tahunan karhutla dan kekeringan ekstrem dengan mereformasi kebijakan tata kelola lahan dan gambut, atau hanya akan kembali mengandalkan respons darurat yang tidak menyentuh akar masalah? Musim kemarau 2026 menjadi ujian nyata bagi komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia.
