Dari Polisi hingga Pariwisata: Bagaimana Instansi Pemerintah Singapura Kuasai Media Sosial

Video viral yang mendunia tidak selalu datang dari kreator konten atau selebritas—di Singapura, justru instansi pemerintah yang menjadi bintangnya. Kepolisian Singapura (SPF) dan Badan Pariwisata Singapura (STB) berhasil menggaet jutaan penonton melalui unggahan yang jenaka, relevan, dan tepat sasaran, mengubah cara pandang publik terhadap komunikasi birokrasi.

Fenomena ini bukan sekadar anekdot. Video petugas pemadam kebakaran Tampines yang menari mengikuti tren Moai La La La, misalnya, telah ditonton lebih dari 17 juta kali di Instagram. Sementara itu, unggahan SPF yang menggunakan lagu Usher berjudul "Hey Daddy (Daddy's Home)" mengumpulkan lebih dari satu juta tayangan dalam dua bulan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pendekatan ringan dan humoris mampu menembus demografi muda yang selama ini sulit dijangkau melalui siaran pers atau imbauan formal.

Georgina Koh, Direktur Aktivasi Pemasaran STB, menjelaskan bahwa pergeseran ini didorong oleh perubahan perilaku audiens yang menginginkan konten autentik dan menghibur. “Kami tidak berusaha terlihat lebih muda, tetapi memastikan konten tetap relevan dan menarik bagi berbagai segmen,” ujarnya. Di sisi lain, Superintendent Ricky Tay dari SPF menambahkan bahwa penggunaan format populer dan humor yang tepat membantu menyampaikan pesan keamanan dan keselamatan kepada khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Meski terlihat santai, setiap unggahan tetap melalui proses kurasi ketat. Koh menegaskan bahwa tidak semua tren diadopsi; yang dipilih hanyalah yang secara alami dapat menyampaikan cerita tentang Singapura. Tay juga mengingatkan bahwa topik serius seperti investigasi sensitif tidak boleh dibungkus dengan humor agar tidak mereduksi bobot isu. Pendekatan ini memastikan bahwa konten hiburan tetap memiliki tujuan komunikasi yang jelas, bukan sekadar mengejar popularitas.

Proses birokrasi yang biasanya lambat tidak menjadi hambatan. Menurut Tay, tim New Media SPF mampu menyelesaikan konsep dan produksi dalam waktu kurang dari seminggu setelah mendapat persetujuan. Dukungan pimpinan yang mendorong eksperimen menjadi kunci utama. “Kami memiliki kebebasan untuk beradaptasi cepat tanpa terjebak dalam prosedur yang kaku,” katanya. Namun, ia juga mengakui bahwa kritik publik tetap ada—misalnya, anggapan bahwa polisi terlalu banyak waktu luang—sehingga setiap konten harus secara konsisten menunjukkan manfaat langsung bagi keselamatan masyarakat.

Bagi Indonesia, strategi ini menawarkan pelajaran berharga. Lembaga pemerintah di Tanah Air, seperti Kepolisian RI atau Kementerian Pariwisata, dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk menjangkau generasi Z dan milenial yang lebih akrab dengan TikTok dan Instagram. Namun, tantangannya terletak pada keseimbangan antara humor dan kredibilitas, serta kecepatan respons terhadap tren yang berubah cepat. Jika berhasil, bukan tidak mungkin institusi publik Indonesia juga bisa menjadi kreator konten yang diperhitungkan di jagat maya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah lembaga pemerintah di Indonesia melepaskan diri dari gaya komunikasi kaku dan mulai ‘bermain’ di ranah digital tanpa kehilangan wibawa? Jawabannya mungkin terletak pada kemauan untuk berinovasi dan memahami bahwa di era media sosial, suara yang otentik lebih didengar daripada sekadar imbauan resmi.