Latimojong di Ujung Tanduk: Banjir, Tambang, dan Perjuangan Menuju Taman Nasional

Banjir bandang dan longsor yang menerjang lereng Pegunungan Latimojong pada Mei 2025 menjadi titik balik bagi para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan. Bencana itu tidak hanya merusak rumah warga dan melumpuhkan akses jalan, tetapi juga membuka mata banyak pihak bahwa kerusakan di hulu akan berakibat fatal bagi kehidupan di hilir. Kini, dorongan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai taman nasional kian menguat, meski diiringi kekhawatiran masyarakat adat akan nasib ruang hidup mereka.

Pegunungan Latimojong membentang di lima kabupaten—Luwu, Enrekang, Tana Toraja, Sidrap, dan Wajo—dengan puncak tertinggi mencapai 3.470 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini bukan sekadar destinasi pendakian; ia adalah jantung ekologis Sulawesi Selatan. Dari pegunungan ini, sembilan daerah aliran sungai (DAS) mengalir ke empat kabupaten penghasil padi terbesar di provinsi tersebut. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel mencatat, Latimojong menopang sekitar 41 persen produksi padi Sulsel. Selain itu, lereng-lerengnya menjadi sumber kopi premium, madu hutan, damar, dan rotan yang menghidupi ribuan keluarga.

Namun, tekanan terhadap kawasan ini terus meningkat. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun dan lahan pertanian baru terjadi di berbagai titik. Aktivitas pertambangan mulai merambah ke area yang lebih dalam. Hasrul, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Latimojong, mengungkapkan bahwa setiap Mei pihaknya selalu siaga menghadapi bencana. Pada peristiwa longsor besar tahun lalu, tercatat 1.770 titik longsor tersebar di DAS Suli, DAS Suso, dan DAS Paremang. Muh. Husain Pangngari dari Pemuda Adat Banua Lemo menyoroti perubahan aliran Sungai Suso yang diduga akibat aktivitas tambang di hulu. Ia khawatir jika tidak ada perlindungan formal, kerusakan akan semakin meluas.

Khadijah Aziz Karim, akademisi Universitas Andi Djemma Palopo, menyebut Latimojong sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati Sulawesi. Dua spesies anoa, rangkong kecil, elang Sulawesi, musang Sulawesi, dan kukus beruang masih ditemukan di sini. Namun, perburuan liar—terutama anoa yang dianggap simbol status sosial—terus mengancam kelangsungan satwa tersebut. Tekanan ekonomi juga mendorong warga masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Usulan penetapan Pegunungan Latimojong sebagai taman nasional telah bergulir sejak 2022. Bagi para pegiat lingkungan, status ini diharapkan mampu menghentikan ekspansi tambang dan kerusakan ekologis. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat adat masih trauma dengan praktik konservasi masa lalu yang kerap membatasi akses mereka terhadap hutan. Syahrudin, jurnalis Harian Fajar, mengingatkan agar taman nasional tidak mengorbankan masyarakat lokal, merujuk pada pengalaman di kawasan konservasi lain yang justru menghambat kebutuhan dasar warga.

Abdul Rahman Nur, anggota Dewan Kehutanan Nasional, menawarkan jalan tengah. Menurutnya, paradigma konservasi kini telah berubah. "Dulu, penetapan kawasan konservasi seringkali sepihak dan mengeksklusi masyarakat. Sekarang pendekatannya harus lebih humanis," ujarnya. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki sistem konservasi melalui kawasan sakral dan aturan adat, sehingga negara dan masyarakat adat tidak perlu dipertentangkan.

BBKSDA Sulsel mengklaim proses pengusulan taman nasional dilakukan dengan prinsip Padiatapa (pemberitahuan awal tanpa paksaan). Lebih dari 20 kali konsultasi telah digelar di berbagai desa dan kecamatan. Hasilnya, luas kawasan usulan terus berubah: dari semula 115.000 hektar pada awal 2023, kini menyusut menjadi sekitar 70.000 hektar agar tidak menutup ruang hidup warga. Subhan Usman, Program Manager Fauna & Flora Indonesia Program Sulsel, mendukung langkah ini. Ia menekankan bahwa Latimojong sebagai water catchment area sembilan DAS tidak hanya menopang produksi padi, tetapi juga menjadi sumber ancaman bencana yang serius jika tidak dikelola dengan baik.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah pemerintah dan masyarakat menemukan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan? Ataukah Latimojong akan terus terkikis oleh tambang dan alih fungsi lahan hingga bencana berikutnya datang?