Matsumoto Terapkan Biaya Masuk Kamikochi pada 2028: Upaya Selamatkan Ekosistem Alpen Jepang

Pemerintah Kota Matsumoto di Prefektur Nagano, Jepang, berencana memberlakukan biaya masuk bagi wisatawan dan pendaki yang mengunjungi Kamikochi, kawasan resor pegunungan di Taman Nasional Chubu Sangaku, paling cepat pada tahun fiskal 2028. Kebijakan ini diambil untuk membiayai konservasi lanskap dan penanganan bencana alam di tengah lonjakan jumlah pengunjung pascapandemi.

Data pemerintah kota mencatat total pengunjung Kamikochi mencapai sekitar 1,66 juta orang pada 2025, sementara jumlah menginap wisatawan asing melampaui 20.000—hampir dua kali lipat dibandingkan 2017. Lonjakan ini memicu berbagai tantangan pengelolaan, mulai dari kecelakaan pendaki yang tidak siap hingga pembuangan sampah ilegal. Selain itu, populasi rusa sika yang meningkat merusak tanaman alpen langka, memperparah tekanan ekologis di kawasan tersebut.

Sebagai respons, sebuah kelompok studi bentukan kota yang terdiri dari operator hotel, perusahaan transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya menyerahkan proposal kepada wali kota pada Maret lalu. Proposal tersebut mendesak penerapan biaya masuk dan pembentukan organisasi pengelola terpusat untuk Kamikochi. Selama ini, koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan memakan waktu, sehingga menghambat upaya penanganan masalah.

Meski besaran pasti masih dibahas, sejumlah anggota kelompok mengusulkan tarif 1.000 hingga 2.000 yen (sekitar 6–12 dolar AS) per orang. Pemerintah kota kemungkinan akan memungut biaya di terminal bus Kamikochi, dan ke depannya pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi ponsel pintar. Langkah ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di Jepang, di mana destinasi alam dan budaya populer mulai menerapkan pungutan serupa. Sejak tahun lalu, Prefektur Shizuoka dan Yamanashi memungut 4.000 yen dari pendaki Gunung Fuji, sementara Pulau Taketomi di Okinawa bersiap memberlakukan pajak wisatawan, dan Prefektur Gunma tengah mengkaji biaya masuk untuk lahan basah Oze.

Survei yang dilakukan pada Oktober lalu oleh pemerintah kota dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengunjung Kamikochi menunjukkan dukungan luas. Dari sekitar 180 responden, 94 persen menyetujui penerapan biaya masuk. Seorang pejabat kota menyatakan, “Dibutuhkan dana untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan mengatasi masalah di kawasan ini. Kami perlu menentukan berapa besar biaya yang diperlukan.”

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi contoh relevan dalam pengelolaan destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Kawasan seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Raja Ampat, atau Danau Toba menghadapi tekanan serupa akibat lonjakan wisatawan pascapandemi. Penerapan biaya masuk atau retribusi konservasi dapat menjadi solusi untuk mendanai pemeliharaan ekosistem dan mitigasi bencana, sembari mengedukasi pengunjung tentang tanggung jawab lingkungan. Namun, transparansi penggunaan dana dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan model seperti ini.

Ke depan, keberhasilan Kamikochi dalam menyeimbangkan pariwisata dan konservasi akan menjadi ujian bagi Jepang dan negara lain. Akankah biaya masuk mampu menekan jumlah pengunjung sekaligus menyediakan dana yang cukup untuk melindungi kawasan alpen yang rapuh? Atau justru akan memicu perdebatan tentang aksesibilitas dan komersialisasi alam? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan pariwisata berkelanjutan di era pascapandemi.