Baroness Brady Akui Tahu Larangan Sullivan, Tapi Tetap Bertahan di West Ham
Baca dalam 60 detik
- Baroness Brady mengakui mengetahui pembatasan akses David Sullivan ke tim wanita dan junior West Ham karena masalah safeguarding, namun tetap bekerja selama tiga tahun.
- Ia membela keputusannya dengan prinsip presumption of innocence, meskipun dikenal sebagai pendukung hak-hak perempuan.
- Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang etika dan tanggung jawab dalam sepak bola Inggris, serta relevansinya bagi pengelolaan klub di Indonesia.
Mantan wakil ketua West Ham United, Baroness Karren Brady, mengakui bahwa ia mengetahui pembatasan akses yang dikenakan pada rekan bisnisnya, David Sullivan, terhadap tim wanita dan junior klub karena masalah perlindungan anak. Meski demikian, ia tetap bertahan di klub selama tiga tahun setelah pembatasan itu diberlakukan.
Pengakuan ini muncul dalam tanggapan resmi pertama Brady terhadap investigasi bersama BBC Panorama dan surat kabar The Times yang mengungkap tuduhan perilaku seksual eksploitatif dan predator yang dialamatkan kepada Sullivan. Melalui kuasa hukumnya, Brady menyatakan bahwa ia memilih bertahan di West Ham atas dasar prinsip praduga tak bersalah dan membantah adanya kemunafikan antara dukungannya terhadap hak-hak perempuan dan keputusannya untuk tetap bekerja dengan Sullivan.
Dalam surat yang dikirimkan ke BBC pada Jumat malam, kuasa hukum Brady mengonfirmasi bahwa ia diberi tahu tentang kekhawatiran Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) ketika FA menghubungi West Ham pada Juli 2023. Kekhawatiran itu muncul setelah FA menerima pengaduan terkait tuduhan historis yang berasal dari tahun 1980-an. Meskipun mengetahui situasi tersebut, Brady tidak terlibat dalam keputusan untuk memberlakukan pembatasan akses Sullivan ke tim wanita dan junior—keputusan yang diambil West Ham bersama otoritas setempat dan FA.
Kuasa hukum Brady menegaskan bahwa perannya adalah memastikan prosedur perlindungan yang sudah ada di klub berjalan dengan baik. Mereka juga menyatakan bahwa Brady tidak memiliki pengetahuan tentang tuduhan yang diungkap dalam investigasi BBC dan The Times, serta tidak menyaksikan insiden yang dilaporkan. Namun, kritik muncul karena Brady dikenal sebagai advokat vokal hak-hak perempuan, sementara ia terus bekerja untuk seseorang yang dianggap cukup berisiko sehingga dilarang berinteraksi dengan pemain wanita dan junior di klubnya sendiri.
Ketika ditanya apakah ada kontradiksi antara sikapnya dan keputusannya tetap bertahan, kuasa hukum Brady menjawab tegas: "Tidak ada inkonsistensi atau kemunafikan antara advokasi klien kami untuk perlindungan perempuan dan penghormatannya terhadap investigasi serta proses safeguarding rahasia yang dikelola oleh para profesional dan otoritas yang berwenang."
Kasus ini menyoroti dilema etika yang kerap muncul dalam sepak bola profesional, terutama ketika loyalitas pribadi berbenturan dengan prinsip perlindungan. Bagi Indonesia, di mana sepak bola masih bergulat dengan tata kelola dan isu kekerasan seksual, kasus Brady-Sullivan menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan di atas hubungan bisnis jangka panjang. Pertanyaan besarnya: akankah klub-klub di Indonesia memiliki keberanian untuk mengambil langkah serupa ketika menghadapi situasi serupa?
