Intervensi Politik Berlebihan: Anwar Ungkap Felda Nyaris Bangkrut dengan Utang RM10 Miliar

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara gamblang menuding intervensi politik yang berlebihan sebagai biang kerok perubahan drastis Felda—dari raksasa perkebunan penyumbang miliaran ringgit menjadi lembaga yang nyaris tercekik utang mendekati RM10 miliar. Tudingan itu disampaikan dalam acara Semarak Kenegaraan di Kem Syed Sirajuddin, Tampin, menegaskan bahwa masalah ini bukan retorika politik melainkan realitas pahit yang harus dihadapi.

Felda, yang didirikan pada 1956 untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan melalui pengembangan lahan dan budi daya sawit serta karet, pernah menikmati masa keemasan di bawah kepemimpinan pendiri pertamanya, Tun Raja Muhammad Alias Raja Muhammad Ali, dan penerusnya, Tan Sri Taib Andak. Pada era itu, Felda menjelma menjadi organisasi perkebunan terbesar di dunia, mencetak laba miliaran ringgit setiap tahun, dan memberikan hasil yang signifikan bagi lebih dari 100.000 keluarga petani di seluruh negeri.

Namun, sekitar tujuh hingga delapan tahun terakhir, kondisi Felda mulai merosot tajam. Anwar menjelaskan bahwa perubahan manajemen yang diikuti dengan campur tangan politik yang tidak proporsional menjadi pemicu utama. Ia menolak keras anggapan bahwa para petani yang menjadi tulang punggung Felda layak disalahkan atas keterpurukan finansial lembaga tersebut. “Masalah ini bukan karena petani. Mereka hanya korban dari sistem yang keliru,” tegasnya.

Konteks serupa dapat ditemukan di Indonesia, di mana BUMN perkebunan seperti PTPN juga kerap menghadapi tantangan akibat tekanan politik dan perubahan manajemen yang tidak konsisten. Kasus Felda menjadi pengingat bahwa intervensi politik tanpa tata kelola yang baik dapat menggerus nilai aset negara yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Pengalaman Malaysia ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk menjaga profesionalisme di lembaga strategis.

Selain membahas Felda, Anwar juga menyentuh soal Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) untuk Tabung Haji. Ia mengisyaratkan bahwa Kabinet akan memutuskan publikasi laporan tersebut setelah resmi diajukan dan dikaji. “Saya tidak ingin berpanjang lebar. Setelah laporan tiba di Kabinet, kami akan ambil keputusan. Laporan itu harus dibaca dulu,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Perdana Menteri mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak pengabdian, bukan kepentingan pribadi. Menurut Anwar, ujian kepemimpinan yang sesungguhnya adalah kemampuan menjalankan tugas dengan amanah. “Pemimpin harus dinilai dari kepercayaan yang diberikan,” katanya dalam pertemuan dengan ketua komite pembangunan dan keamanan desa Negeri Sembilan.

Ke depan, publik Malaysia menanti langkah konkret pemerintah dalam merestrukturisasi Felda agar kembali berjaya. Apakah pengumuman RCI Tabung Haji akan menjadi awal dari keterbukaan yang lebih besar? Atau justru sebaliknya, laporan itu kembali disimpan rapat? Semua bergantung pada komitmen transparansi yang ditunjukkan Kabinet.