Tinubu Klaim Reformasi Ekonomi Pulihkan Stabilitas dan Tarik Investor

Presiden Nigeria Bola Tinubu menegaskan bahwa serangkaian reformasi ekonomi yang diluncurkan pemerintahannya sejak 2023 telah berhasil memulihkan stabilitas fiskal, memperbaiki tata kelola keuangan negara, dan mengembalikan kepercayaan investor. Pernyataan itu disampaikan Tinubu dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Demokrasi, Jumat (14/6).

Tinubu mengakui bahwa kebijakan yang ditempuh bukanlah pilihan yang mudah, melainkan langkah darurat yang terpaksa diambil. Sebelum reformasi dimulai, menurut dia, keuangan publik Nigeria berada dalam tekanan berat, investasi mandek, dan ketidakpastian ekonomi mengancam masa depan negara. “Reformasi ini tidak dipilih karena mudah, tetapi karena kebutuhan,” ujarnya.

Sejak 2023, kata Tinubu, pendapatan federal meningkat signifikan, sehingga pemerintah negara bagian dan lokal memiliki lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Transparansi fiskal juga membaik, kebocoran anggaran berkurang, dan alokasi belanja publik lebih selaras dengan prioritas nasional. Investor asing pun mulai kembali, terutama di sektor pertanian, energi, manufaktur, teknologi, pertambangan, transportasi, dan industri kreatif.

Di sektor energi, Tinubu mengklaim kapasitas kilang domestik telah bertambah, sehingga ketahanan energi nasional menguat dan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak berkurang. Namun, ia juga mengakui sektor kelistrikan masih bermasalah. Pemerintahannya mewarisi defisit pasokan listrik, pasokan gas yang tidak andal, infrastruktur transmisi lemah, kerugian distribusi besar, dan kekurangan meteran listrik lebih dari 4 juta unit. Utang lama di seluruh rantai nilai kelistrikan juga menjadi beban.

Untuk mengatasi hal itu, Tinubu telah menandatangani Undang-Undang Kelistrikan yang memberi kewenangan kepada negara bagian untuk memproduksi, mentransmisikan, dan mendistribusikan listrik. Satuan Tugas Sektor Kelistrikan dibentuk untuk menangani defisit meteran dan menerbitkan obligasi N4 triliun guna melunasi utang legacy yang terverifikasi. Badan Elektrifikasi Pedesaan, dengan dukungan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Afrika, juga telah memperluas solusi listrik off-grid dan mini-grid ke komunitas terpencil, universitas, pasar, dan rumah sakit.

“Listrik adalah dividen demokrasi yang harus kami berikan kepada setiap warga Nigeria. Kami bertekad mewujudkannya,” tegas Tinubu. Ia juga menyebut proyek infrastruktur yang sedang berjalan telah menghubungkan produsen ke pasar dan menciptakan lapangan kerja.

Di sektor pertanian, Dana Pembangunan Pertanian Nasional akan mengerahkan 10.000 traktor dalam lima tahun ke depan. Lebih dari 1.000 usaha kecil dan menengah (UKM) telah tersertifikasi untuk ekspor, dan ekspor non-migas tumbuh 21 persen dalam setahun terakhir. Meski demikian, Tinubu mengakui masih banyak warga Nigeria yang mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah berkomitmen menekan inflasi, meningkatkan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup.

“Kami bergerak dari ketidakpastian menuju stabilitas. Fase berikutnya adalah mempercepat pertumbuhan dan memastikan manfaatnya dirasakan di setiap rumah, komunitas, dan wilayah. Kami percaya demokrasi harus terasa di kantong,” pungkas Tinubu.

Bagi Indonesia, pengalaman Nigeria dalam reformasi subsidi energi dan tata kelola fiskal dapat menjadi pelajaran berharga. Kedua negara sama-sama negara berkembang kaya sumber daya alam yang menghadapi tantangan serupa: ketergantungan pada komoditas, defisit infrastruktur, dan tekanan fiskal. Keberhasilan Nigeria menarik investasi di sektor non-migas dan memperbaiki transparansi anggaran bisa menjadi referensi bagi upaya serupa di Tanah Air, terutama dalam konteks reformasi subsidi energi dan peningkatan pendapatan negara.