Prabowo Panggil KSSK, Cari Pijakan Pasca Mundurnya Gubernur BI
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo memanggil Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK) di Istana, Senin sore, sebagai respons cepat atas pengunduran diri Perry Warjiyo.
- Mundurnya Perry Warjiyo setelah tujuh tahun memimpin Bank Indonesia memicu kebutuhan transisi kepemimpinan yang mulus di tengah kondisi ekonomi global menekan.
- Rapat tertutup itu diharapkan menghasilkan skenario pengisian definitif Gubernur BI tanpa mengganggu kredibilitas kebijakan moneter nasional.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, hanya beberapa jam setelah secara resmi menerima surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Langkah itu menjadi sinyal awal upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah pergantian pimpinan bank sentral secara mendadak.
Para pengambil kebijakan yang hadir antara lain Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, serta Plt Gubernur BI Destry Damayanti dan jajaran deputi gubernur. Friderica menyatakan rapat tersebut membahas "situasi saat ini", sementara Destry hanya mengatakan pertemuan itu bersifat koordinatif. Anggito Abimanyu memilih bungkam.
Pengunduran diri Perry Warjiyo dengan alasan pribadi diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama. Menurut Prasetyo, surat itu telah diterima pemerintah pada Minggu, 26 Juli, dan Presiden telah menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama lebih dari tujuh tahun. Pemerintah kini bersiap menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat, serta akan segera menindaklanjuti proses transisi sesuai Undang-Undang Bank Indonesia.
Keputusan mundur Perry mengejutkan banyak pihak. Selama memimpin BI sejak 2018, ia menjadi arsitek kebijakan moneter yang relatif stabil di tengah gejolak global—termasuk inflasi pasca-pandemi dan tekanan nilai tukar. Namun, masa akhir jabatannya diperkirakan baru berakhir pada 2029, sehingga pergantian ini terjadi di luar siklus normal. Kondisi itu menuntut ketegasan Presiden dalam memilih pengganti yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu beradaptasi dengan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru.
Dari sisi stabilitas, langkah cepat Prabowo memanggil KSSK dipandang positif oleh analis ekonomi. Indeks Kehati-hatian Investor (IKH) yang dirilis beberapa lembaga menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan BI kerap memicu volatilitas pasar keuangan jika tidak dikelola secara transparan. Dengan adanya rapat koordinasi lintas lembaga pada hari yang sama, pemerintah memberikan isyarat bahwa kendali makroprudensial tetap terjaga dan tidak ada kekosongan kebijakan. Namun, masih belum jelas siapa yang akan diajukan sebagai Gubernur definitif, apakah dari internal BI atau figur eksternal.
Bagi pelaku usaha dan investor Indonesia, pergantian pimpinan bank sentral di tengah tahun politik dan tekanan nilai tukar rupiah ini menimbulkan pertanyaan serius. Rapat KSSK ini diharapkan menghasilkan peta jalan transisi yang jelas, termasuk penetapan waktu pemilihan gubernur baru melalui mekanisme persetujuan DPR. Tanpa kejelasan, gangguan psikologis pasar bisa memperlemah kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Ke depan, publik menunggu apakah Presiden Prabowo akan segera mengumumkan calon pengganti atau lebih memilih Destry Damayanti sebagai Plt Gubernur untuk sementara waktu. Satu hal pasti: stabilitas moneter Indonesia sedang diuji, dan setiap langkah KSSK dalam pekan ini akan disorot pelaku pasar serta mitra dagang Indonesia.
