Roger Danuarta dan Cut Meyriska Diperiksa Polisi: Endorser Terjebak Kasus Umrah Fiktif

Pasangan artis Roger Danuarta dan Cut Meyriska menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jumat (12/6), terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang dilakukan PT Khazanah Tamma Internasional, yang dikenal sebagai Hanania Group. Kasus ini menyeret nama selebritas yang diduga menjadi bagian dari promosi paket umrah yang kini berujung pada kerugian ratusan jemaah.

Cut Meyriska mengungkapkan bahwa pihaknya pertama kali dihubungi oleh manajemen Hanania Travel pada tahun 2024. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara barter, di mana ia dan suaminya memberikan foto dan video sebagai imbalan atas layanan umrah. Namun, ia menegaskan bahwa sebagian pembayaran juga dilakukan secara tunai. "Ada bukti transfer, kontrak kerja sama, semua sudah kami serahkan ke penyidik," ujarnya usai pemeriksaan.

Roger Danuarta menambahkan bahwa sebelum menerima tawaran, ia sempat melakukan verifikasi dengan menghubungi jemaah yang pernah berangkat. "Mereka semua puas, tidak ada masalah," katanya. Namun, kabar tentang dugaan penipuan membuatnya terkejut. Ia berharap keterangan yang diberikan dapat membantu proses hukum. "Kami ingin keadilan bagi semua korban," ucap Roger.

Kasus ini menyoroti praktik endorsement yang melibatkan selebritas dalam promosi jasa travel umrah. Menurut pengamat hukum, keterlibatan artis bisa menjadi bumerang jika tidak ada due diligence yang memadai. "Selebritas harus lebih hati-hati karena reputasi mereka bisa dipertaruhkan," ujar seorang analis. Di sisi lain, polisi terus mendalami aliran dana yang diduga digunakan untuk membayar sejumlah influencer.

Bagi masyarakat Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya memeriksa legalitas travel umrah sebelum mendaftar. Kementerian Agama telah mengimbau agar jemaah hanya menggunakan biro perjalanan yang terdaftar resmi. Ke depan, pengawasan terhadap travel umrah diperkirakan akan diperketat, terutama yang melibatkan figur publik dalam promosinya. Pertanyaan besarnya: apakah regulasi yang ada cukup untuk mencegah kasus serupa terulang?