Taiwan di Persimpangan Energi: Antara Dominasi AS dan Strategi Hijau China

Ketika Presiden AS Donald Trump mencanangkan darurat energi nasional pada hari pertama masa jabatannya, ia menjadikan produksi bahan bakar fosil sebagai senjata geopolitik. Konsep 'energy dominance'—membanjiri pasar global dengan minyak dan gas alam cair (LNG) Amerika—dirancang untuk mempertegas kekuatan AS, melemahkan pengaruh teknologi bersih China, dan mengikat sekutu dalam ketergantungan. Namun, 18 bulan kemudian, doktrin ini mulai memperlihatkan kontradiksi yang paling tajam di Taiwan.

Angka-angka di balik klaim dominasi AS memang mengesankan. Berkat revolusi serpih yang dimulai sejak 2005, produksi minyak dan gas mencapai rekor tertinggi, dengan lebih dari 13,6 juta barel minyak per hari pada 2025. Ekspor LNG AS telah menguasai sekitar sepertiga pasar global sebelum krisis Selat Hormuz, dan Uni Eropa diperkirakan akan bergantung pada AS untuk 80 persen impor LNG pada 2028. Namun, memproduksi minyak dan gas dalam jumlah besar tidak sama dengan memiliki kendali strategis. Harga masih ditentukan oleh keputusan OPEC+, titik-titik rawan pengiriman, dan percepatan adopsi energi terbarukan—faktor-faktor yang sulit dikendalikan Washington.

China telah mengembangkan strategi energi yang berbeda. Negeri Tirai Bambu kini menjadi eksportir teknologi bersih terbesar, memproduksi sekitar 80 persen panel surya dunia dan 77 persen turbin angin, mendominasi rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV), serta menguasai sebagian besar mineral kritis. Jika AS masih bertumpu pada kekuatan militer dan sumber daya fosil, China menjelma menjadi 'electro-state' yang diposisikan untuk memenangkan perang energi dalam jangka panjang. Perbedaan ini semakin terlihat ketika serangan AS-Israel ke Iran memicu krisis Selat Hormuz: konsumen AS menanggung guncangan harga bahan bakar, sementara infrastruktur energi terbarukan China dan cadangan minyak strategisnya yang besar sebagian melindungi ekonominya.

Bagi Taiwan, ketegangan ini terasa sangat akut. Pulau itu mengimpor sekitar 94 persen energinya, dengan LNG dan batu bara tiba melalui koridor maritim yang sama yang bisa menjadi ajang konflik. Gangguan Hormuz telah mengekspos kelemahan energi Taiwan: sekitar sepertiga pasokan LNG-nya terdampak. Lebih dari itu, Taiwan menghadapi tiga tekanan yang saling terkait. Pertama, keamanan: jika China memblokade pulau itu, akan terjadi krisis energi dan krisis semikonduktor. Kedua, permintaan: pabrik chip dan pusat data sangat boros listrik—TSMC saja mengonsumsi sekitar delapan persen listrik nasional Taiwan, dan permintaan yang didorong kecerdasan buatan diproyeksikan tumbuh di atas rata-rata nasional. Ketiga, iklim: target net-zero 2050 menuntut pelipatgandaan kapasitas terbarukan sambil mengelola transisi pasca-nuklir setelah PLTN terakhir ditutup pada 2025.

Taipei merespons dengan diversifikasi ke arah AS, menargetkan peningkatan pangsa impor LNG Amerika dari 10 menjadi 25 persen pada 2029. Langkah ini merupakan kombinasi logika strategis dan lindung nilai politik, terutama karena AS mendorong Taiwan untuk berinvestasi dalam proyek LNG yang semakin mahal. Namun, ada pelajaran yang lebih keras dari dilema Taiwan. Doktrin energy dominance, menurut para analis, keliru memandang instrumen sebagai tujuan. Kontrol atas aliran bahan bakar fosil tidak sama dengan ketahanan strategis, seperti yang ditunjukkan krisis Hormuz. Negara-negara yang merespons guncangan itu tidak menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak minyak; mereka justru menyimpulkan bahwa mereka perlu mengurangi paparan terhadapnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan. Sebagai negara yang juga bergantung pada impor energi dan memiliki industri manufaktur yang tumbuh, Indonesia dapat belajar dari posisi Taiwan. Ketergantungan pada satu sumber energi atau satu mitra dagang utama berisiko tinggi, terutama di tengah rivalitas AS-China. Langkah Taiwan untuk diversifikasi dan memperkuat energi terbarukan bisa menjadi contoh, meskipun tantangan rantai pasok dan pendanaan tetap besar. Pertanyaan kuncinya: mampukah negara-negara seperti Indonesia menyeimbangkan tekanan geopolitik, kebutuhan industri, dan target iklim tanpa terjebak dalam ketergantungan baru?