Mentan Dorong Frekuensi Telur dan Ayam di MBG Tiga Kali Seminggu demi Stabilkan Harga Peternak

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mendorong peningkatan frekuensi konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tiga kali dalam sepekan, sebagai strategi memperkuat serapan produk peternakan domestik dan menstabilkan harga di tingkat peternak.

Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang. Menurut Mentan, langkah ini diharapkan dapat memperbesar permintaan terhadap telur dan ayam yang selama ini kerap mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan. "Kami sudah menyurat ke Kepala BGN baru-baru ini agar konsumsi telur dinaikkan satu kali menjadi tiga kali per minggu," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Program MBG yang saat ini menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dinilai sebagai instrumen strategis untuk menyerap produksi peternakan nasional. Dengan menambah frekuensi penyajian telur dan ayam, pemerintah berharap harga di tingkat peternak dapat kembali ke level yang menguntungkan. Mentan mengungkapkan bahwa harga telur dan daging ayam yang sempat tertekan kini mulai menunjukkan tren kenaikan seiring bertambahnya permintaan dari program tersebut.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, disebut langsung merespons positif usulan tersebut. Mentan mengapresiasi respons cepat yang diberikan, sehingga dampak terhadap harga mulai terasa. "Beliau langsung menindaklanjuti. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN yang responsnya sangat cepat, sehingga harga mulai merangkak naik," kata Mentan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas peternakan.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki implikasi luas. Selain membantu peternak kecil yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga, peningkatan konsumsi telur dan ayam juga berkontribusi pada perbaikan gizi masyarakat. Program MBG yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani secara lebih optimal. Namun, tantangan logistik dan pendanaan tetap harus diantisipasi agar frekuensi tambahan tidak membebani anggaran program.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta kemampuan pemerintah menjaga harga agar tidak kembali tertekan. Pertanyaannya, mampukah skema ini menjadi solusi jangka panjang bagi industri peternakan nasional, atau hanya sekadar injeksi permintaan sementara?