Partai Fujimori Rebut Kendali Senat Peru Jelang Pelantikan Presiden

Partai berkuasa pimpinan Presiden terpilih Peru, Keiko Fujimori, sukses mengamankan posisi pucuk pimpinan Senat hanya dua hari sebelum dirinya resmi dilantik sebagai kepala negara untuk periode 2026–2031. Langkah ini ditempuh melalui koalisi strategis dengan partai konservatif lain, yang secara langsung memperkuat kendali Fujimori atas cabang legislatif di tengah sejarah panjang ketidakstabilan politik Negeri Inka.

Miguel Torres, seorang pengacara dan politisi yang juga menjabat sebagai wakil presiden kedua terpilih, terpilih sebagai presiden Senat dengan perolehan 30 suara dari total 60 senator. Jabatan itu diraih berkat aliansi dengan Partai Pembaruan Populer (Popular Renewal) yang beraliran kanan, yang kadernya, Alejandro Munante, menduduki kursi wakil presiden pertama Senat. Pemilihan ini merupakan bagian dari proses transisi setelah Peru mengaktifkan kembali sistem bikameral untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade.

Kembalinya sistem dua kamar di Peru menjadi sorotan karena negara itu selama bertahun-tahun dilanda krisis tata kelola yang akut. Dalam satu dekade terakhir, tak kurang dari delapan presiden silih berganti, dan tak satu pun kekuatan politik mampu meraih mayoritas mutlak di parlemen. Kondisi ini membuat setiap pemerintahan rapuh dan kerap terjerembap dalam kebuntuan politik. Kini, dengan dikuasainya Senat oleh koalisi pendukung Fujimori, setidaknya satu pilar kekuasaan legislatif telah aman. Namun, tantangan tetap terbuka karena DPR (Chamber of Deputies) yang beranggotakan 130 orang masih akan menentukan pimpinannya dalam beberapa jam ke depan.

Dalam pidato pelantikannya, Torres menekankan visinya untuk menciptakan negara yang “lebih berhati-hati” dan memulihkan kepercayaan warga negara terhadap institusi. Ia adalah figur yang tidak asing di dunia legislatif Peru, dengan pengalaman sebagai anggota Kongres pada periode 2016–2020. Jabatan presiden Senat yang diembannya bersifat tahunan, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan rotasi kepemimpinan dan mencegah konsentrasi kekuasaan.

Bagi pengamat politik, kemenangan ini memberikan Fujimori modal politik yang signifikan menjelang pelantikan. Namun, para analis memperingatkan bahwa koalisi yang terbentuk masih rapuh. Tanpa mayoritas mutlak di kedua kamar, setiap kebijakan strategis harus melalui negosiasi alot dengan partai-partai lain. situasi ini mengingatkan pada dinamika politik di Indonesia, di mana koalisi pendukung pemerintah juga harus terus-menerus merayu fraksi lain agar agenda legislatif berjalan mulus. Bagi Indonesia, pengalaman Peru menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas institusi dan bahaya fragmentasi politik yang berkepanjangan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah koalisi pimpinan Fujimori mampu bertahan melewati ujian pertama: pengesahan undang-undang prioritas dan penyusunan anggaran negara. Atau, justru persaingan internal koalisi akan memperparah kerapuhan yang sudah ada? Waktu yang akan menjawab, tetapi peta politik Peru sudah mulai terbentuk kembali.