Pekan Politik: Sudaryono Pimpin Badan Gizi Nasional hingga Istana Bantah Intervensi Hukum
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang bertugas menangani masalah gizi masyarakat.
- Proyek pelabuhan untuk kapal induk Giuseppe Garibaldi di Lampung telah rampung 76 persen, menjadi salah satu prioritas pertahanan.
- Istana Kepresidenan menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7) sore. Langkah ini menandai dimulainya operasional lembaga baru yang dirancang untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat Indonesia.
Pembentukan BGN merupakan bagian dari strategi pemerintah menghadapi masalah malnutrisi yang masih membayangi sejumlah daerah. Sudaryono, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan politikus, kini memikul tanggung jawab mengkoordinasikan program gizi lintas sektor. Dalam minggu yang sama, sejumlah peristiwa politik lain juga mencuri perhatian publik.
Kementerian Pertahanan melaporkan pembangunan fasilitas pelabuhan untuk kapal induk Giuseppe Garibaldi di Teluk Ratai, Lampung, telah mencapai 76 persen. Proyek ini menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang digencarkan Prabowo. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa, mengadopsi model pendidikan kepemimpinan dari beberapa negara.
Presiden Prabowo juga mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri untuk mewaspadai ancaman perang siber. Ia meminta mereka menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI) sebagai bekal menghadapi perubahan bentuk ancaman. Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan sikap tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pihak Istana menyatakan proses hukum harus berjalan sesuai aturan.
Keputusan politik yang diambil dalam sepekan ini menunjukkan arah pemerintah dalam memperkuat sektor gizi, pertahanan, dan pendidikan kepemimpinan. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan lembaga-lembaga baru dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, komitmen Istana untuk tidak campur tangan dalam kasus hukum akan diuji oleh publik. Akankah penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel? Waktu yang akan menjawab.
