Topangan Rp20 Juta per Rumah: Rajiv Pastikan BSPS di Bandung Tepat Sasaran

Anggota DPR RI Rajiv memastikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, benar-benar dinikmati warga yang membutuhkan dengan menambah suntikan dana pribadi senilai Rp340 juta untuk 17 rumah penerima manfaat.

Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rajiv menegaskan komitmennya agar program perumahan pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas. “Sebagai wakil masyarakat, tanggung jawab saya memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (12/1).

Bantuan tambahan yang digelontorkan Rajiv setara Rp20 juta per rumah digunakan untuk meningkatkan kualitas material bangunan. Langkah ini diambil karena standar BSPS dari pemerintah seringkali terbatas pada kebutuhan dasar. Dengan tambahan tersebut, diharapkan rumah hasil renovasi lebih tahan lama dan layak huni. Angka 17 rumah ini merupakan bagian dari total penerima BSPS di wilayah Bandung, namun belum diungkapkan jumlah keseluruhan.

Menurut Rajiv, program perumahan tidak bisa berdiri sendiri. Ia berencana memperjuangkan program aspirasi budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk warga Bandung. “Harapannya, masyarakat tidak hanya punya rumah layak, tapi juga kesempatan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga,” imbuhnya. Pendekatan terpadu ini dinilai krusial agar kesejahteraan tidak hanya bersifat fisik.

Di level nasional, BSPS menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Data Kementerian PUPR mencatat backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit pada 2024. Inisiatif seperti yang dilakukan Rajiv bisa menjadi model percepatan, namun tantangan distribusi dan akurasi sasaran tetap menjadi pekerjaan rumah.

“Rumah yang layak memberikan rasa aman, peluang usaha memberikan kemandirian. Keduanya harus diperjuangkan bersama,” tegas Rajiv. Peninjauan langsung yang melibatkan dua menteri sekaligus menandakan komitmen serius pemerintah dalam memastikan program tepat sasaran. Namun, efektivitas jangka panjang akan tergantung pada konsistensi pendampingan dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.

Dengan tambahan dana pribadi dan rencana kolaborasi lintas kementerian, kasus Bandung bisa menjadi pilot project bagi daerah lain. Pertanyaan kuncinya: akankah langkah ini cukup untuk mengubah wajah permukiman kumuh di Indonesia, atau hanya menjadi secercah harapan di tengah kompleksitas birokrasi?