Xi Bungkam soal Nuklir Korut: Hadiah untuk Kim Jong Un

Presiden China Xi Jinping untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun mengunjungi Pyongyang pada pekan ini, namun dalam ribuan kata yang dilansir media kedua negara, tidak ada sepatah kata pun tentang program nuklir Korea Utara—isu yang selama ini menjadi pusat ketegangan di kawasan Asia Timur. Keheningan itu, menurut para pengamat, justru lebih bermakna daripada propaganda resmi yang dirangkai rapi.

Sejak perundingan perlucutan senjata runtuh pada 2019, Washington dan Beijing sebelumnya bekerja sama sebagai mitra diplomatik untuk membujuk Pyongyang meninggalkan ambisi nuklirnya dengan imbalan bantuan dan pengakuan politik. Beijing rutin menyerukan denuklirisasi, dan ada harapan di Washington, Seoul, serta Tokyo bahwa China akan menggunakan pengaruhnya sebagai pelindung diplomatik dan ekonomi Korut untuk mendorong penyelesaian sengketa nuklir. Namun kunjungan Xi kali ini menandai pergeseran sikap yang signifikan.

Dari perspektif Beijing, diamnya Xi bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap kemajuan program nuklir Korut di bawah Kim Jong Un sejak 2011, serta ketidakmungkinan diplomasi membujuk Pyongyang meninggalkan senjata yang dianggap sebagai jaminan terbesar terhadap campur tangan asing. Dalam kunjungan sebelumnya pada 2019, Xi secara eksplisit menyatakan China akan memainkan peran konstruktif dalam denuklirisasi Semenanjung Korea—sebuah pernyataan yang absen total kali ini.

Jiyong Zheng, dekan Institut Studi Regional di Tianjin Foreign Studies University, menulis dalam analisisnya bahwa China semakin menyimpulkan pendekatan kaku yang mendahulukan denuklirisasi tidak praktis dan justru memperburuk lingkungan keamanan regional. Beijing kini lebih memprioritaskan stabilisasi situasi di Semenanjung Korea, dengan denuklirisasi sebagai sasaran kedua. Pergeseran ini, menurut Zheng, merupakan pengakuan bahwa tekanan langsung terhadap Korut hanya akan memicu ketidakstabilan yang tidak diinginkan China, termasuk potensi gelombang pengungsi melintasi perbatasan panjang mereka.

Bagi Kim Jong Un, absennya kritik publik dari Xi adalah kemenangan diplomatik. Ia selama ini menuntut pengakuan internasional sebagai negara bersenjata nuklir, yang bisa membuka jalan pencabutan sanksi PBB. Adiknya, Kim Yo Jong, pekan lalu menyebut setiap dorongan AS untuk denuklirisasi Korut sebagai "mimpi anakronistis". Sementara itu, Park Won Gon, profesor di Ewha Womans University Seoul, menilai China mungkin tidak ingin melihat Korut dan AS terlalu dekat; Beijing lebih suka mempertahankan Korut dalam lingkup pengaruhnya dan menggunakan hubungan itu sebagai alat tawar dengan Washington.

Seong-Hyon Lee, senior fellow di George H.W. Bush Foundation for U.S.-China Relations, menegaskan bahwa diamnya Beijing bukanlah kelalaian birokratis, melainkan sinyal strategis yang disengaja. "Dengan secara diam-diam menerima status nuklir Korut, Beijing memperkuat posisinya sebagai pemangku kepentingan yang tak tergantikan dalam setiap negosiasi masa depan," ujarnya. Namun, Leif-Eric Easley, juga profesor di Ewha Womans University, mengingatkan bahwa meskipun kunjungan Xi menandai "pelukan strategis" terhadap Kim, itu bukan "cek kosong" bagi Korut. Beijing tetap menginginkan stabilitas dan penghormatan terhadap ambisi regionalnya, dan perluasan kemampuan militer Korut yang terus-menerus mendorong batas toleransi tetangga besarnya.

Bagi Indonesia, perubahan sikap China ini patut dicermati. Sebagai negara yang selama ini mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui ASEAN, Indonesia berkepentingan agar Semenanjung Korea tidak menjadi sumber ketegangan baru yang bisa mengganggu arus perdagangan dan investasi. Jika AS, Jepang, dan Korea Selatan harus menjadikan upaya pencegahan sebagai kebijakan permanen, risiko eskalasi militer meningkat, dan Indonesia bisa terjebak dalam pusaran rivalitas kekuatan besar. Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah diamnya Xi membuka pintu bagi pengakuan de facto terhadap senjata nuklir Korut, atau justru memicu perlombaan senjata baru di Asia Timur?