Tiga Hoaks Terbaru Targetkan PDIP: Dari Korupsi Fiktif hingga Isu Penutupan Pesantren

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sasaran utama peredaran informasi palsu di media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tiga klaim hoaks yang menyasar elite dan kader partai berlambang banteng itu beredar luas, mulai dari tuduhan korupsi fiktif bernilai triliunan rupiah hingga isu sensitif penutupan pesantren. Fenomena ini mengingatkan publik pada pola disinformasi yang kerap muncul menjelang tahun politik.

Hoaks pertama menyeret nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebuah unggahan di Facebook pada 10 Juni 2026 menampilkan gambar yang menyiratkan Purbaya membongkar skandal mega korupsi senilai Rp576 triliun yang melibatkan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo. Narasi yang menyertai gambar tersebut mengklaim bahwa kerugian negara tembus angka fantastis dan para petinggi PDIP menjadi target utama. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan atau lembaga audit yang mengonfirmasi temuan tersebut. Gambar yang digunakan merupakan hasil manipulasi, dan klaim tersebut tidak memiliki dasar faktual.

Hoaks kedua berupa video yang diklaim memperlihatkan Wakil Bupati Blora dari PDIP melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada warga. Video itu diunggah pada 10 Oktober 2023 dan langsung viral. Setelah dilakukan verifikasi, video tersebut ternyata merupakan rekaman kegiatan pembagian bantuan sosial oleh seorang pejabat daerah, bukan praktik politik uang. Konteks asli video tidak terkait dengan kampanye atau pemilu, sehingga tuduhan tersebut tidak berdasar.

Hoaks ketiga adalah klaim bahwa PDIP mengusulkan kepada pemerintah untuk menutup seluruh pesantren di Indonesia. Unggahan di Facebook pada 3 Oktober 2023 menampilkan foto Megawati Soekarnoputri dengan teks provokatif. Video yang menyertainya bahkan menyinggung isu PKI dan keterlibatan China. Faktanya, tidak ada dokumen resmi, pernyataan partai, atau pemberitaan kredibel yang mendukung klaim tersebut. PDIP justru dikenal memiliki hubungan dekat dengan kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Hendra Satrio, pola penyebaran hoaks semacam ini cenderung meningkat menjelang pemilu. “Targetnya adalah partai besar yang dianggap sebagai lawan politik utama. Hoaks dirancang untuk merusak citra dan mengurangi elektabilitas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa publik perlu lebih kritis terhadap informasi yang beredar, terutama yang bersifat provokatif dan tidak menyertakan sumber resmi.

Bagi pembaca di Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat harus mampu membedakan antara berita fakta dan disinformasi, terutama ketika menyangkut tokoh dan partai politik. Ke depannya, apakah platform media sosial akan lebih proaktif dalam memblokir konten hoaks, atau justru publik yang harus semakin waspada? Yang jelas, melawan hoaks berarti melawan pembodohan.