Di Balik Kemajuan Junta Myanmar: Wajib Militer Paksa dan Dukungan Rusia

Junta Myanmar berhasil membalikkan keadaan dalam perang saudara berkat kebijakan wajib militer paksa yang diterapkan sejak 2024, memaksa ribuan warga sipil—termasuk koki dan pekerja kehutanan—menjadi tentara dalam waktu singkat. Langkah ini, ditambah dengan dukungan militer dari Rusia, membuat kelompok perlawanan yang sempat unggul kini terdesak di berbagai front.

Empat pemuda yang melarikan diri dari wajib militer menceritakan kepada BBC bagaimana mereka ditangkap di jalan, dijebak dengan narkoba, lalu dikirim langsung ke garis depan tanpa pelatihan yang memadai. Setelah empat bulan latihan dasar, mereka dikerahkan ke Negara Bagian Karen, tempat mereka akhirnya kabur dan bergabung dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). "Mereka memperlakukan kami seperti saudara, bukan orang asing," kata salah satu dari mereka, yang identitasnya dirahasiakan demi keselamatan keluarga.

Komandan PDF Ko Kaung mengakui bahwa wajib militer paksa menjadi "faktor penantang utama" karena memberi junta pasukan tak terbatas. Meskipun kelompoknya unggul dalam teknologi dan intelektual, keterbatasan dana membuat mereka sulit merekrut anggota baru dan membeli peralatan. Saat ini, sekitar 2.000 tentara junta bergerak menuju Hpapun, kota yang direbut PDF dua tahun lalu, sementara drone musuh terus mengintai dari atas.

Selain wajib militer, junta juga mengubah taktik berkat kerja sama keamanan dengan Rusia. Komandan Da Wa, mantan aktivis yang dipenjara 4,5 tahun, mengatakan bahwa kini junta menerbangkan pesawat secara berpasangan—tidak lagi satu per satu—dan unggul dalam jumlah serta teknologi drone. "Bahaya drone jelas meningkat. Akan lebih mudah jika kami punya alat pengacau," ujarnya. China, yang memiliki investasi besar di Myanmar dan menambang mineral tanah jarang di Karen dan Kachin, turut mempengaruhi perang dengan menengahi gencatan senjata dengan beberapa kelompok pemberontak serta membatasi pasokan senjata ke pasukan perlawanan.

Kekurangan amunisi menjadi masalah krusial. Komandan peleton Kyar Soe, yang kakinya hancur akibat ranjau darat, menunjukkan video pertempuran di mana ia berteriak, "Hemat peluru, pelan-pelan!" Dari ranjang rumah sakit darurat di hutan, ia bertekad kembali bertempur. "Pulang ke rumah bukan lagi pilihan bagi saya," katanya. Rumah sakit lapangan yang dikelola Dr. Saung—mantan perwira militer selama 19 tahun—hanya memiliki ruang operasi bertenaga surya, tanpa ambulans, dan kekurangan dana. Namun, Dr. Saung terus membangkitkan semangat para pejuang muda: "Jika generasi muda tidak melawan kediktatoran sekarang, suatu hari mereka akan dipaksa mengangkat senjata juga."

Di tengah keterbatasan, harapan tetap lahir. Di bangsal pemulihan, istri seorang pejuang, May Kyut Mon (29), melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Sue Paye, yang berarti "harapan terpenuhi". Suaminya, Yine Chit (24), bermimpi membawa putrinya mengunjungi kakek-nenek di wilayah junta setelah revolusi usai. "Begitu revolusi selesai dan masa damai tiba, kami akan membawa bayi ini mengunjungi kedua sisi keluarga," ujarnya sambil tersenyum. Namun, dengan junta yang terus maju dan tekanan internasional yang belum signifikan, akankah Myanmar benar-benar mencapai demokrasi yang diimpikan?