Tiga Hoaks Seputar Penghentian Program MBG: Klaim Tak Berdasar yang Beredar Luas

Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh berbagai unggahan di media sosial yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan. Mulai dari klaim Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan program setelah Idul Fitri, hingga desakan Menteri Keuangan agar dana MBG dialihkan menjadi uang tunai. Tim pemeriksa fakta menemukan bahwa seluruh narasi tersebut tidak memiliki dasar kebenaran.

Klaim pertama muncul dari akun Facebook pada 26 Februari 2026, yang menulis bahwa Presiden Prabowo akan menghentikan MBG secara resmi setelah Hari Raya Idul Fitri. Unggahan dengan ejaan tidak baku itu langsung menyebar luas. Namun, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Istana Negara atau Kementerian terkait yang mengonfirmasi rencana penghentian tersebut. Sebaliknya, pemerintah justru terus memperluas cakupan MBG ke berbagai daerah.

Narasi kedua beredar pada November 2025, mengklaim Menteri Keuangan Purbaya meminta izin Presiden untuk mengubah skema MBG dari pemberian makanan menjadi uang tunai sebesar Rp15 ribu per siswa per hari. Unggahan itu bahkan merinci perhitungan mingguan dan bulanan, serta menyebut alasan menghindari korupsi. Faktanya, tidak ada dokumen atau pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dalam bentuk pemberian makanan bergizi, bukan uang tunai.

Hoaks ketiga yang paling baru beredar pada Juni 2026 berupa poster dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyatakan penghentian sementara MBG mulai 5 Juni 2026 hingga waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan kendala dana operasional. Poster itu diunggah di Facebook dan memicu perdebatan di kalangan warganet. Namun, Kepala BGN membantah keras informasi tersebut. Program MBG tetap berjalan normal dan tidak ada penghentian sementara.

Fenomena hoaks ini menunjukkan kerentanan publik terhadap informasi yang tidak terverifikasi, terutama yang menyangkut program pemerintah yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau lembaga pemeriksa fakta terpercaya. Ke depannya, literasi digital menjadi kunci agar hoaks serupa tidak terus mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional.