Malaysia Resmikan Kantor AI Nasional Akhir Juli, Siapkan Regulasi Kecerdasan Buatan
Baca dalam 60 detik
- Kantor AI Nasional Malaysia (NAIO) akan diresmikan pada 28 Juli sebagai lembaga pengatur kebijakan dan tata kelola kecerdasan buatan.
- NAIO yang sebelumnya berada di bawah MyDigital Corporation kini akan menjadi institusi mandiri yang mengawasi ekosistem AI, termasuk pengembangan sumber daya manusia.
- Pemerintah Malaysia juga tengah menyiapkan Komisi Data pada kuartal IV-2026 untuk mengatur tata kelola data, menandai langkah strategis menuju visi AI Nation 2030.
Pemerintah Malaysia akan melembagakan Kantor AI Nasional (National Artificial Intelligence Office/NAIO) pada 28 Juli mendatang, sebagai badan yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan tata kelola kecerdasan buatan di negara tersebut. Menteri Digital Gobind Singh Deo mengumumkan hal ini dalam peresmian pusat data Digital Realty di Cyberjaya, Senin (8/6).
NAIO pertama kali diluncurkan pada Desember 2024 sebagai unit inkubasi di bawah MyDigital Corporation. Kini, setelah enam bulan beroperasi, lembaga tersebut dinilai siap menjadi institusi penuh yang akan mengarahkan visi AI Nation 2030. "Perdana Menteri (Anwar Ibrahim) telah memberikan tanggalnya. Lembaga ini akan mengurus kebijakan AI, tata kelola, dan ekosistem, termasuk sumber daya manusia yang mampu membangun AI di Malaysia," ujar Gobind.
Menurut Gobind, saat ini sudah ada departemen yang bertugas menyusun standar AI. Namun, NAIO akan menjadi lembaga yang lebih komprehensif, mencakup aspek regulasi dan pengembangan talenta. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan pembentukan badan penasihat regulasi yang mungkin memerlukan dukungan legislasi. "Pertanyaan utamanya adalah apakah kita perlu membangun ketentuan undang-undang untuk menangani AI," kata Gobind.
Gobind menekankan pentingnya fleksibilitas dalam membangun struktur AI. "Teknologi berubah cepat, saya tidak ingin membangun struktur yang terlalu kaku. Kita perlu sesuatu yang bisa berevolusi seiring perubahan teknologi," jelasnya. NAIO diharapkan dapat menghimpun para ahli untuk mengkaji tantangan masa depan dan menyiapkan pagar pengaman (guardrails) yang tepat.
Selain NAIO, Kementerian Digital Malaysia juga berencana memperkenalkan Komisi Data pada kuartal IV-2026 untuk mengawasi tata kelola data. Gobind mengatakan pihaknya masih mengkaji persyaratan undang-undang yang diperlukan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam membangun fondasi digital yang kuat, sejalan dengan tren global di mana banyak negara mulai membentuk badan khusus AI.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya memiliki lembaga serupa. Meskipun Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, implementasinya masih tersebar di beberapa kementerian. Malaysia dengan NAIO-nya menawarkan model terpusat yang mungkin bisa diadopsi. Kehadiran NAIO juga berpotensi mempercepat adopsi AI di kawasan ASEAN, mendorong kerja sama regional dalam hal standar dan etika AI.
Ke depan, efektivitas NAIO akan sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan inovasi dan regulasi. Pertanyaan yang muncul: apakah Malaysia akan menjadi pionir regulasi AI di Asia Tenggara, atau justru terbebani oleh birokrasi? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, saat NAIO mulai menjalankan mandatnya.
