Juru Bicara PBB: Suara Sekjen di Tengah Krisis Global dan Tekanan Anggaran

Setiap hari kerja pukul 12.00 siang waktu New York, Stephane Dujarric berdiri di podium markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan perkembangan perang, krisis kemanusiaan, dan upaya diplomatik global. Namun, setelah hampir 15 tahun menjadi juru bicara bagi tiga sekretaris jenderal, ia mengakui bahwa tantangan terbesar PBB saat ini bukanlah sekadar menyampaikan pesan, melainkan memastikan pesan itu didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pria berusia 60 tahun itu menegaskan bahwa hukum internasional kerap terinjak-injak oleh negara-negara paling kuat ketika krisis terjadi. Meski demikian, Dujarric tetap yakin pada peran yang diembannya. "Sekjen punya suara," ujarnya, merujuk pada posisi Antonio Guterres yang kini memimpin organisasi dunia tersebut.

Sebagai juru bicara, Dujarric bertanggung jawab mengomunikasikan posisi PBB dalam berbagai konflik—dari Ukraina, Gaza, Sudan, hingga Haiti. Sidang pengarahan tengah hari menjadi forum utama bagi jurnalis dari berbagai negara untuk mempertanyakan langkah PBB. Namun, persiapan dimulai jauh sebelum ia naik podium. Pada pukul 05.55 pagi, ia menyunting kompilasi berita global setebal 20 halaman yang didistribusikan ke sekitar 3.000 staf PBB. Pukul 09.00, ia sudah berada di markas untuk meninjau materi pengarahan bersama petugas komunikasi dari berbagai departemen, sebelum bertemu dengan pejabat senior dan Guterres sendiri. Pertemuan itu membantunya memahami prioritas sekjen hari itu. "Itu membantu saya masuk ke kepalanya," kata Dujarric.

Karier Dujarric di PBB dimulai pada tahun 2000 setelah ia bekerja sebagai jurnalis ABC News selama delapan tahun. Lima tahun kemudian, ia menjadi juru bicara untuk Kofi Annan. Hubungannya dengan Annan bersifat hierarkis tradisional. "Tidak pernah dalam mimpi saya terpikir untuk menelepon Kofi langsung," kenangnya. Ketika Ban Ki-moon menjadi sekjen pada 2007, Dujarric pindah ke posisi lain sebelum kembali sebagai juru bicara tujuh tahun kemudian. Ia tetap menjabat setelah Guterres mulai memimpin pada 2017. Di bawah Guterres, hubungan kerja menjadi lebih dekat. Ban sering bepergian dengan rombongan besar, sementara Guterres hanya membawa tim kecil, memberi akses lebih langsung bagi Dujarric.

Peran ini menuntut keseimbangan antara diplomasi, komunikasi, dan perhatian terhadap detail. Pada 13 April lalu, Dujarric memerintahkan koleganya untuk menyusun pernyataan setelah perundingan AS-Iran gagal mencapai kesepakatan. Pernyataan itu menyerukan kelanjutan negosiasi, menjaga gencatan senjata, dan menghormati kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Sesaat sebelum pengarahan, ia menghubungi mitranya di Organisasi Maritim Internasional untuk menambahkan bahasa yang menyatakan keprihatinan terhadap para pelaut yang terdampak ketegangan di kawasan tersebut. "Kami berusaha memastikan bahwa orang-orang tidak dilupakan. Rakyat Haiti, Sudan, atau Myanmar tidak dilupakan," tegasnya.

Begitu pengarahan dimulai, agenda bisa berubah cepat. Dalam satu sesi, Dujarric menjawab pertanyaan tentang keterlibatan PBB dalam perundingan AS-Iran, situasi di Sudan, dan perselisihan antara Presiden AS Donald Trump dengan Paus Leo. Jawabannya kerap menekankan prinsip dasar seperti dukungan terhadap diplomasi, hak asasi manusia, dan kepatuhan pada hukum internasional. Saat ditanya tentang pernyataan anti-LGBT oleh pejabat senior Jepang, ia menegaskan bahwa tak seorang pun boleh menghadapi diskriminasi karena siapa yang mereka cintai.

Namun, interaksi itu juga bisa memanas. Jurnalis Palestina Ibtisam Azem menuntut PBB menyebut Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meski ia percaya Dujarric peduli pada korban konflik, ia menilai bahasa organisasi itu kadang terlalu hati-hati. Dujarric mengakui bahwa posisi sekjen dibentuk oleh sikap negara anggota. "Semakin buruk hubungan antarnegara anggota, semakin sempit ruang gerak sekjen," katanya.

PBB menghadapi kritik atas responsnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan perang di Gaza. Di saat yang sama, pemerintahan Trump menahan pembayaran iuran, menyebabkan tekanan anggaran dan pemangkasan staf, termasuk di kantor juru bicara. "Ini masa yang mengerikan bagi PBB," aku Dujarric. Meski demikian, ia yakin organisasi itu akan terus membela prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Jika sekjen tidak membela Piagam PBB atau Deklarasi Universal, siapa lagi? Ia tidak punya kekuasaan, tapi ia punya mimbar. Ia punya suara," ujarnya.

Masa jabatan Guterres akan berakhir pada akhir tahun ini, dan Dujarric memperkirakan masa baktinya yang panjang di PBB juga akan usai. "Siapa pun yang datang pasti ingin perubahan," katanya. Ia berencana tetap tinggal sebentar untuk membantu transisi sebelum mundur setelah lebih dari dua dekade di organisasi tersebut. "Saya juga perlu pergi," pungkasnya.

Bagi Indonesia, dinamika di PBB memiliki implikasi langsung. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 2025-2026, Indonesia kerap berada di garis depan isu Palestina dan kemanusiaan. Melemahnya suara PBB akibat tekanan anggaran dan polarisasi negara anggota dapat mempersulit upaya diplomasi Indonesia di forum multilateral. Pertanyaannya, akankah Indonesia mampu memanfaatkan kursi Dewan Keamanan untuk memperkuat kembali otoritas PBB di tengah krisis kepercayaan global?