Peru Menunggu Presiden Kesembilan dalam Satu Dekade: Hitung Suara Pilpres Berlangsung Lambat

Peru kembali memasuki babak baru ketidakpastian politik. Hingga Senin pagi waktu setempat, pemenang pemilihan presiden putaran kedua belum juga diumumkan secara resmi, sementara Komisi Pemilihan Umum (ONPE) masih melakukan penghitungan suara secara perlahan. Kontestasi yang berlangsung Minggu (8/6) ini menjadi ajang pemilihan presiden kesembilan dalam satu dekade terakhir bagi negara yang dilanda krisis kepercayaan terhadap institusi politik.

Berdasarkan data resmi yang dirilis ONPE, politisi konservatif Keiko Fujimori unggul tipis atas anggota kongres nasionalis Roberto Sanchez. Dengan 50% suara yang sudah dihitung, Fujimori mengantongi 5,18 juta suara (52,7%), sementara Sanchez memperoleh 4,65 juta suara (47,3%). Namun, selisih yang tipis dan lambatnya proses penghitungan membuat hasil akhir diperkirakan baru akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini mengingatkan pada putaran pertama April lalu, di mana ONPE membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menetapkan pemenang.

Berbeda dengan putaran pertama yang diwarnai insiden, pemungutan suara kali ini berlangsung relatif lancar. Namun, tingkat partisipasi pemilih di ibu kota Lima tampak lebih rendah, dengan antrean yang hampir tidak terlihat di banyak tempat pemungutan suara, meskipun pemilu bersifat wajib bagi warga berusia 18–70 tahun. Sekitar 27 juta warga terdaftar sebagai pemilih, termasuk 1,2 juta yang memberikan suara dari luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan Argentina.

Kejahatan, khususnya pemerasan, menjadi isu dominan yang membayangi kontestasi ini. Survei nasional yang dilakukan Institut Statistik dan Informatika Nasional Peru pada 2025 menemukan bahwa 84% responden di perkotaan khawatir menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan ke depan. Para ahli mengaitkan meningkatnya kekuatan kejahatan terorganisir dengan keuntungan yang diperoleh kelompok kriminal dari penambangan emas ilegal di Andes dan Amazon. Namun, janji-janji kampanye kedua kandidat dinilai belum cukup meyakinkan pemilih, yang sebagian besar masih mengaitkan masing-masing calon dengan figur kontroversial di masa lalu.

Fujimori, putri dari mantan presiden otoriter Alberto Fujimori, membawa beban warisan pemerintahan ayahnya yang korup dan otoriter pada 1990-an. Ia menjadi ibu negara Peru pada 1994 setelah orang tuanya berpisah. Di sisi lain, Sanchez merupakan sekutu dekat mantan Presiden Pedro Castillo yang kini dipenjara dan dianggap korup. Masa jabatan Castillo yang hanya 16 bulan ditandai dengan lebih dari 70 pergantian kabinet. Kedua kandidat tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, sehingga banyak pemilih merasa frustrasi. "Lima tahun lalu saya kecewa dengan Castillo karena korupsinya, dan Roberto Sanchez sama saja," ujar Magali Quiquia, seorang pedagang makanan berusia 44 tahun, yang memilih golput. "Fujimori juga tidak melakukan apa-apa," tambahnya.

Dalam kampanye, Fujimori berjanji memberantas kejahatan dengan teknologi pelacak pemerasan, militerisasi perbatasan, dan peningkatan personel keamanan. Ia juga mewajibkan narapidana bekerja. Sanchez, yang populer di pedesaan, berjanji memberantas korupsi di kepolisian dan mereformasi militer untuk mendukung keamanan. Ia juga berusaha meredakan kekhawatiran investor dengan menyatakan tidak akan menasionalisasi aset perusahaan tambang atau gas asing. Dukungannya terhadap investasi China juga ditegaskan.

Dari perspektif Indonesia, perkembangan politik Peru patut dicermati. Peru merupakan mitra dagang penting di kawasan Amerika Latin, terutama dalam komoditas mineral dan perikanan. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu rantai pasok dan iklim investasi. Selain itu, pola fragmentasi politik dan krisis kepercayaan yang dialami Peru juga menjadi pelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, tentang pentingnya penguatan institusi demokrasi.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Peru, Bernie Navarro, yang mengunjungi tempat pemungutan suara di Lima, menyatakan bahwa AS siap bekerja sama dengan kandidat mana pun yang terpilih. Pemenang pilpres ini dijadwalkan dilantik bulan depan. Pertanyaan besarnya kini: mampukah presiden baru Peru mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik, atau justru akan menjadi babak baru dalam siklus ketidakpastian politik yang sudah berlangsung satu dekade?