Menteri Pertahanan AS Sebut Eropa Hadapi 'Invasi Ideologi Berbahaya' Lewat Imigrasi
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan bahwa Eropa tengah dilanda 'invasi ideologi berbahaya' yang datang melalui jalur laut, merujuk pada gelombang imigrasi.
- Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan 82 tahun D-Day di Normandia, menimbulkan kontroversi karena dianggap menyamakan imigran dengan ancaman militer.
- Komentar tersebut mempertegas ketegangan hubungan AS-Eropa di bawah Trump, di mana Washington menuntut Eropa lebih mandiri dalam pertahanan dan pengendalian perbatasan.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melontarkan pernyataan kontroversial saat menghadiri peringatan 82 tahun pendaratan D-Day di Normandia, Prancis, akhir pekan lalu. Ia menyebut bahwa Eropa saat ini menghadapi 'invasi ideologi berbahaya' yang datang melalui kapal-kapal imigran di pesisir Spanyol, Italia, Yunani, dan Bulgaria. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap menyamakan pencari suaka dengan ancaman militer.
Dalam pidatonya di Pemakaman Amerika Normandia di Colleville-sur-Mer, Hegseth membandingkan gelombang imigrasi dengan pendaratan pasukan Sekutu pada 1944 yang membebaskan Eropa dari Nazi. "Sayangnya, hari ini pantai-pantai Eropa yang berbeda diterjang oleh ideologi berbahaya yang berbeda. Pantai di Spanyol, Italia, Yunani, dan Bulgaria, perahu dan manusia tiba," ujarnya. Ia pun mempertanyakan, "Kapan ibu kota Eropa akan melakukan sesuatu terhadap invasi itu, atau sudah terlambat? Saya berdoa tidak, dan saya percaya tidak."
Pernyataan Hegseth bukanlah yang pertama kali dilontarkan pejabat tinggi AS di era Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance pada Jumat (5/6) juga mengkritik negara-negara Eropa yang dinilai gagal mengendalikan imigrasi. Dokumen Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu bahkan memperingatkan Eropa menghadapi 'pemusnahan peradaban' dan harus segera memperbaiki arah jika ingin tetap menjadi sekutu AS yang andal.
Retorika keras Washington ini telah mengubah asumsi pasca-Perang Dunia II tentang hubungan erat Eropa dengan sekutu terkuatnya. Para pemimpin Eropa kini dihadapkan pada urgensi untuk mendiversifikasi ketergantungan pada teknologi dan pertahanan AS. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis mulai mempercepat inisiatif pertahanan bersama Uni Eropa, sementara Inggris yang sudah keluar dari UE juga memperkuat kemitraan keamanan dengan negara Nordik.
Bagi Indonesia, ketegangan AS-Eropa ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati pergeseran aliansi global. Jika Eropa semakin mandiri secara pertahanan, maka keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik juga bisa terpengaruh. Selain itu, isu imigrasi yang menjadi sorotan Hegseth juga relevan dengan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dan migran ilegal dari Timur Tengah.
Menurut analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, pernyataan Hegseth menunjukkan bahwa AS di bawah Trump cenderung menggunakan retorika perang untuk isu non-militer. "Ini berbahaya karena bisa memicu kebijakan imigrasi yang represif di Eropa dan memperburuk krisis kemanusiaan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia harus waspada terhadap penyebaran narasi serupa di kawasan Asia Tenggara.
"Retorika 'invasi ideologi' bisa menjadi dalih untuk memberangus kebebasan sipil dan menutup pintu bagi pengungsi. Eropa harus berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan sejarah." — Dr. Andi Widjajanto, analis hubungan internasional UI.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Eropa akan menuruti tekanan AS atau justru memperkuat solidaritas internal. Jika Brussels memilih jalur independen, maka hubungan transatlantik bisa memasuki fase baru yang lebih transaksional. Bagi Indonesia, momen ini justru bisa menjadi peluang untuk memperkuat kemitraan dengan kedua belah pihak tanpa harus terjebak dalam persaingan mereka.
