Gelombang Protes di Jepang: Trump Dituding Eksploitasi Karakter Anime untuk Politik
Baca dalam 60 detik
- Petisi daring yang menentang penggunaan karakter anime oleh Presiden AS Donald Trump telah dikumpulkan hampir 20.000 tanda tangan, dengan argumen bahwa tindakan tersebut melanggar nilai-nilai yang diusung karakter dan berpotensi melanggar hak cipta.
- Pokémon Company International secara terbuka mengutuk penggunaan citra mereka tanpa izin, sementara pemilik hak cipta lain belum memberikan tanggapan.
- Kontroversi ini menyoroti benturan antara budaya pop Jepang yang sarat pesan moral dengan kepentingan politik, serta memicu diskusi tentang perlindungan kekayaan intelektual di era digital.
Gelombang kritik meluas di Jepang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan akun resmi Gedung Putih kerap menggunakan karakter anime dan manga populer seperti Naruto, Pikachu, dan Yu-Gi-Oh! dalam unggahan media sosial. Lebih dari 19.500 orang telah menandatangani petisi daring yang menuntut agar Trump dan timnya menghormati karya seni Jepang serta tidak mengeksploitasi ikon budaya tersebut untuk kepentingan politik.
Petisi yang digagas oleh Nana Suzuki, warga Kanagawa berusia 34 tahun, bermula pada Maret lalu saat akun X Gedung Putih mengunggah video yang menggabungkan rekaman serangan militer AS di Iran dengan cuplikan dari Yu-Gi-Oh! dan Dragon Ball. Sehari sebelumnya, akun yang sama membagikan gambar bertuliskan "Make America Great Again" yang ditempelkan pada tangkapan layar dari gim Pokémon Pokopia. Gelombang protes kembali memuncak setelah Trump membagikan video di Truth Social yang menampilkan dirinya sebagai Naruto Uzumaki, tokoh utama serial ninja terkenal.
Bagi para penggemar, karakter-karakter ini melambangkan keberanian, persahabatan, dan ketekunan—nilai yang bertolak belakang dengan konteks militer dan politik yang melekat pada unggahan Trump. Nana Suzuki, yang mengaku sebagai penggemar berat anime dan manga, menyatakan kekecewaannya kepada BBC. Ia menyoroti nasib Kazuki Takahashi, kreator Yu-Gi-Oh! yang meninggal saat mencoba menolong orang lain di laut. "Sangat menyedihkan melihat semangat mulianya, seseorang yang berusaha menyelamatkan orang lain dan pesan karyanya, digunakan dalam konteks militer, dan dia tidak lagi hidup untuk membela dirinya sendiri," ujar Suzuki.
Di sisi lain, sebagian kecil penggemar justru menyambut positif langkah Trump. Seorang pengguna X menganggapnya "lucu" dan percaya hal ini hanya akan meningkatkan pengakuan internasional Naruto, menyebutnya sebagai publisitas gratis terbaik. Pengguna lain merasa bangga bahwa manga Jepang telah mendunia hingga presiden AS pun mengenal Naruto. Namun, pandangan ini kalah jumlah dibandingkan kekhawatiran akan pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan nilai budaya.
Pokémon Company International angkat bicara melalui juru bicaranya, Sravanthi Dev, yang menegaskan bahwa Gedung Putih tidak memiliki izin untuk menggunakan citra Pokémon. "Kami tidak terlibat dalam pembuatan atau distribusinya. Misi kami adalah menyatukan dunia, dan misi itu tidak terkait dengan pandangan atau agenda politik mana pun," tegas Dev. BBC telah menghubungi pemegang hak cipta lainnya serta Gedung Putih untuk dimintai komentar, namun belum mendapat tanggapan.
Bagi Indonesia, yang memiliki basis penggemar anime dan manga yang besar serta industri kreatif yang berkembang pesat, kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Di era digital di mana konten dapat dengan mudah disebarluaskan, batas antara apresiasi budaya dan eksploitasi politik semakin tipis. Pertanyaan yang muncul: akankah kasus ini mendorong penguatan regulasi hak cipta di tingkat global, atau justru menjadi preseden baru bagi politisi dunia untuk memanfaatkan budaya pop demi kepentingan elektoral?
