Teror KKB di Papua Selatan: 104 Warga Mengungsi, Fasilitas Kesehatan Dibakar
Baca dalam 60 detik
- Kelompok kriminal bersenjata (KKB) memicu eksodus 104 warga Distrik Manggelum ke Tanah Merah, Boven Digoel, setelah membakar fasilitas kesehatan setempat.
- Para pengungsi, termasuk anak-anak, menempuh perjalanan menggunakan perahu motor dan kini ditampung di Mapolres Boven Digoel dengan bantuan kemanusiaan dari aparat.
- Polres Boven Digoel berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk memulihkan keamanan dan memungkinkan warga kembali ke kampung halaman.
Sebanyak 104 warga Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar fasilitas kesehatan dan menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusif. Para pengungsi, yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, kini berlindung di aula Mapolres Boven Digoel di Tanah Merah setelah menempuh perjalanan darurat menggunakan perahu motor.
Kapolres Boven Digoel AKBP Wisnu Putra Perdana mengonfirmasi bahwa kedatangan KKB di wilayah tersebut memicu kepanikan massal. "Mereka mengungsi akibat situasi keamanan yang tidak kondusif setelah kedatangan KKB yang dilaporkan juga membakar fasilitas kesehatan di wilayah itu," ujarnya, Minggu (7/6). Sebelum tiba di Tanah Merah, para pengungsi sempat singgah di Distrik Kouh untuk mengamankan perjalanan mereka.
Setibanya di Tanah Merah pada Sabtu (6/6), para pengungsi langsung mendapatkan pelayanan kemanusiaan dari personel Polres Boven Digoel. Petugas kesehatan telah memeriksa kondisi mereka, sementara kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal sementara disediakan di aula mapolres. "Kami terus berkoordinasi dengan TNI dan Pemda Boven Digoel terkait masalah keamanan di Distrik Manggelum agar kembali kondusif sehingga masyarakat bisa pulang ke kampung halamannya," tambah Wisnu.
Insiden ini menambah daftar panjang aksi KKB di Papua yang kerap menargetkan infrastruktur publik dan warga sipil. Pembakaran fasilitas kesehatan tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga melumpuhkan akses layanan medis bagi masyarakat setempat. Langkah aparat yang cepat dalam mengevakuasi dan menampung pengungsi patut diapresiasi, namun tantangan jangka panjang tetap ada: bagaimana memastikan keamanan berkelanjutan di daerah rawan konflik seperti Distrik Manggelum.
Ke depan, koordinasi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi warga. Pertanyaan yang muncul: akankah upaya ini cukup untuk mencegah terulangnya aksi serupa, atau diperlukan pendekatan baru dalam menangani akar masalah KKB di Papua?
