Visa AS Diblokir, Timnas Iran Terlunta-lunta di Tijuana Jelang Piala Dunia 2026

Tim nasional sepak bola Iran akhirnya tiba di Tijuana, Meksiko, pada Minggu (8/6) dini hari, namun kedatangan mereka dibayangi sengketa visa dengan Amerika Serikat yang menolak memberikan izin masuk bagi belasan staf pendukung. Pelatih Amir Ghalenoei meluapkan kekecewaannya, menilai perlakuan Washington tidak menghormati etika dan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung dalam turnamen sebesar Piala Dunia.

Iran tergabung di Grup G bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir, dengan tiga pertandingan fase grup berlangsung di Los Angeles dan Seattle. Namun, tim justru memilih bermarkas di Tijuana, kota perbatasan Meksiko, karena keterbatasan visa yang memaksa mereka keluar-masuk AS setiap hari pertandingan. Situasi ini menjadi preseden pertama dalam sejarah Piala Dunia di mana tuan rumah menerima tim dari negara yang sedang berperang dengannya.

Ghalenoei menyesalkan bahwa timnya seharusnya sudah berada di Meksiko sepekan sebelumnya untuk beradaptasi dengan perbedaan waktu 12 jam. “Kami kecewa dengan perilaku ini. Belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya, sembari berterima kasih kepada FIFA yang telah membantu proses visa. Kapten tim, Ehsan Hajsafi, mempertanyakan mengapa visa pemain baru keluar sehari sebelum keberangkatan, sementara 15 staf administrasi dan manajemen—termasuk ketua federasi sepak bola Iran, Mehdi Taj—ditolak masuk.

Kedutaan Besar Iran di Turki mengecam penolakan visa sebagai “perlakuan diskriminatif yang disengaja” dan mendesak FIFA meminta pertanggungjawaban AS. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abolfazl Pasandideh, mengungkapkan bahwa visa yang diberikan bersifat single-entry, mewajibkan tim masuk dan keluar AS di hari yang sama. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim juru bicara tim yang menyebut visa bersifat multiple-entry. Perbedaan informasi ini menambah kebingungan di tengah tekanan jadwal padat.

Seorang pejabat AS menolak mengomentari penolakan visa staf, namun menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat.” Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengisyaratkan bahwa beberapa anggota rombongan memiliki hubungan dengan Garda Revolusi, yang oleh AS dicap sebagai organisasi teroris. Federasi Sepak Bola Iran menyebut langkah AS sebagai “campur tangan politik dalam olahraga dalam bentuk terburuknya”.

Bagi Indonesia, kisruh visa ini menjadi pengingat betapa rentannya olahraga terhadap dinamika geopolitik. Meski bukan peserta Piala Dunia, Indonesia kerap menghadapi persoalan serupa dalam ajang internasional, seperti penolakan visa bagi ofisial atau pemain dari negara tertentu. Kasus Iran menunjukkan bahwa politik dan sepak bola sulit dipisahkan, terutama ketika hubungan bilateral memburuk. Ke depannya, FIFA mungkin perlu merevisi aturan untuk menjamin akses setara bagi semua peserta, tanpa diskriminasi berbasis kebangsaan.

Daniel Mercado, pemilik kedai taco di dekat hotel tempat Iran menginap, menyesalkan politisasi olahraga. “Sepak bola dan politik tidak boleh dicampuradukkan,” katanya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dengan perang yang masih membara di Timur Tengah dan ketegangan diplomatik yang belum reda, Piala Dunia 2026 justru menjadi panggung baru bagi perseteruan AS-Iran. Pertanyaannya, akankah FIFA mampu menjaga netralitasnya, atau justru turnamen ini akan menjadi korban politik global?