Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet, Andi Gani Pilih Jalan di Luar Pemerintahan

Kabar perombakan Kabinet Merah Putih kembali menyeruak, kali ini dengan nama Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang disebut-sebut akan segera mengisi posisi strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah hiruk-pikuk tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea justru memilih jalan berbeda: tetap di luar istana demi menjaga independensi gerakan buruh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pembahasan terkait masuknya Said Iqbal ke kabinet tengah berlangsung. "Sedang kita diskusikan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2026). Said Iqbal sendiri enggan berkomentar banyak dan meminta publik menunggu pengumuman resmi presiden. Ia memperkirakan posisi yang akan diembannya berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, mengingat latar belakangnya sebagai aktivis buruh.

Fenomena rekrutmen tokoh buruh ke lingkar kekuasaan sebenarnya bukan hal baru. Andi Gani mengakui telah beberapa kali mendapat tawaran serupa, baik dari era Presiden Joko Widodo maupun Prabowo. Bahkan, ia sempat ditawari memimpin Dewan Kesejahteraan Buruh setingkat menteri. Namun, Andi Gani konsisten menolak. "Hubungan saya dengan Presiden Prabowo terjalin sangat baik. Saya juga menjelaskan soal pilihan saya untuk tetap sebagai Presiden Buruh dan mendukung pemerintahan dari luar," katanya di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Keputusan Andi Gani didasari komitmen serikat pekerja untuk menjalankan fungsi check and balances. Ia khawatir jika pemimpin buruh masuk ke dalam sistem pemerintahan, suara kritis terhadap kebijakan yang merugikan pekerja justru akan tumpul. "Saya lebih memilih jalan perjuangan sebagai Pemimpin Buruh. Saya mendoakan teman-teman yang masuk pemerintahan untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh," jelasnya.

Di sisi lain, langkah Said Iqbal dan Jumhur Hidayat—yang baru dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup—menunjukkan adanya pintu masuk bagi kalangan pekerja ke pusat kekuasaan. Pengamat menilai hal ini sebagai sinyal positif bagi representasi buruh dalam pengambilan kebijakan nasional. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga agar semangat advokasi tidak luntur ketika berada di dalam birokrasi.

Bagi pembaca di Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Dengan tokoh buruh di dalam kabinet, diharapkan kebijakan ketenagakerjaan—seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja—mendapat perhatian lebih. Namun, publik juga perlu mengawasi apakah langkah ini benar-benar memperkuat posisi buruh atau justru mengkooptasi gerakan independen.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah Said Iqbal mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan suara buruh? Atau justru akan mengikuti jejak Andi Gani yang memilih independensi? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal pasti, peta politik ketenagakerjaan Indonesia tengah memasuki babak baru.